.webp)
Kedaulatan digital Indonesia tidak berarti harus mampu memproduksi seluruh teknologi secara mandiri. Justru, Indonesia perlu memiliki banyak pilihan penyedia teknologi agar tidak bergantung secara absolut pada satu pihak.
Hal itu disampaikan Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) Ilham Akbar Habibie dalam forum diskusi 'Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?' di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Menurut Ilham, tidak ada negara yang mampu menguasai seluruh teknologi sendiri. Bahkan Amerika Serikat yang memiliki kekuatan teknologi besar tetap bergantung pada negara lain dalam rantai pasok industri semikonduktor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kita membayangkan kita harus buat semuanya sendiri, negara mana yang bisa? Amerika dengan keadidayaannya pun tidak bisa," ujarnya.
Ia menilai kedaulatan lebih tepat dimaknai sebagai kemampuan negara menentukan nasibnya sendiri, termasuk memiliki alternatif ketika harus menggunakan teknologi dari luar negeri.
Ilham mencontohkan layanan cloud yang memiliki sejumlah penyedia, seperti Google, Amazon Web Services (AWS), dan Cloudflare. Dengan banyaknya pilihan, Indonesia tidak harus bergantung sepenuhnya pada satu perusahaan. Menurutnya, prinsip tersebut juga berlaku dalam industri telekomunikasi yang memiliki sejumlah vendor, seperti Ericsson, Nokia, dan Huawei.
"Jadi sovereignty, kedaulatan adalah mempunyai pilihan, dan juga tidak dalam posisi bisa didikte oleh pihak lain," jelasnya.
Ia menambahkan, kerja sama dan ketergantungan dengan negara lain bukan sesuatu yang harus dihindari. Namun, hubungan tersebut perlu dibangun secara seimbang agar Indonesia tetap memiliki kendali atas kepentingan strategisnya.
"Satu sistem di mana kita punya interdependency (saling bergantung). Jadi dia (negara yang diajak berkolaborasi) juga ada dependency dengan kita, kita pun demikian dengan mereka, sehingga kita punya hubungan yang baik, normal, ada keterbukaan. Menurut saya itu adalah variasi daripada kedaulatan," jelasnya.
