.webp)
PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) terus berupaya berkontribusi dalam penanganan tanggap darurat infrastruktur jalan nasional yang terdampak bencana di Provinsi Aceh. Penanganan dilakukan pada sejumlah titik longsor dan jembatan melalui pekerjaan perkuatan lereng, badan jalan, serta struktur pendukung lainnya guna mendukung pemulihan konektivitas dan mobilitas masyarakat di wilayah terdampak.
Pj. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani mengatakan bahwa penanganan infrastruktur jalan pascabencana merupakan bagian dari upaya perseroan dalam mendukung pemulihan konektivitas dan aktivitas masyarakat.
"Penanganan infrastruktur jalan yang terdampak bencana membutuhkan pelaksanaan pekerjaan yang terukur dan sesuai dengan kondisi lapangan. Hutama Karya terus melaksanakan penanganan pada titik-titik terdampak dengan mengedepankan kualitas pekerjaan dan keselamatan, sehingga infrastruktur dapat kembali berfungsi dan mendukung mobilitas serta aktivitas masyarakat," kata Hamdani dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan penanganan tersebut mencakup tiga ruas jalan nasional, yakni ruas SP Uning-Bts. Gayo Lues (PPK 3.3), ruas Bts. Aceh Tengah/Gayo Lues-Blangkejeren (PPK 3.4), serta ruas Bts. Gayo Lues/Aceh Tenggara-Kota Kutacane (PPK 3.5). Pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan teknis penanganan pada masing-masing titik yang terdampak bencana.
Pada ruas SP Uning-Bts. Gayo Lues (PPK 3.3), Hutama Karya menangani 28 titik sepanjang 82,4 kilometer, yang terdiri atas 24 titik longsor dan empat titik jembatan. Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan dinding penahan tanah (DPT), pemasangan blok beton, pekerjaan bore pile dan shotcrete, serta penanganan jembatan. Rangkaian pekerjaan tersebut ditujukan untuk memperkuat lereng dan badan jalan pada lokasi terdampak sekaligus mendukung pemulihan fungsi ruas jalan.
Berdasarkan pembaruan progres proyek Oktober 2026, progres fisik pada ruas PPK 3.3 mencapai 78%. Pekerjaan pada ruas ini dimulai pada 5 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026.
Selanjutnya, pada ruas Bts. Aceh Tengah/Gayo Lues-Blangkejeren (PPK 3.4), Hutama Karya menangani 23 titik terdampak pada ruas jalan sepanjang 123 kilometer, dengan panjang penanganan efektif 2,7 kilometer.
"Penanganan mencakup tujuh titik longsor dan satu jembatan pada ruas N22 Aceh Tengah-Blangkejeren, serta 15 titik longsor pada ruas N23 Blangkejeren-Aceh Tenggara," tuturnya.
Pekerjaan pada ruas tersebut meliputi pemasangan precast buis beton, beton siklop, dinding penahan beton, shotcrete, serta timbunan pilihan. Penanganan ini dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan stabilitas badan jalan pada titik terdampak sehingga dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.
"Progres fisik pada ruas PPK 3.4 mencapai 73%. Pekerjaan dimulai pada 6 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026," jelasnya.
Sementara itu, pada ruas Bts. Gayo Lues/Aceh Tenggara-Kota Kutacane (PPK 3.5), penanganan dilakukan pada enam titik yang terdiri atas dua jembatan dan empat titik longsor, dengan total panjang penanganan sekitar 3,77 kilometer. Sejumlah lokasi penanganan meliputi kawasan Ketambe, Kafetingir, Bener Berpapah, serta Jembatan Penanggalan dan Jembatan Mengkudu.
Lingkup pekerjaan mencakup pembangunan drainase dan box culvert, pekerjaan tanah, perkerasan jalan, struktur penahan tanah berupa DPT dan bore pile, serta pembangunan jembatan rangka baja. Pekerjaan tersebut ditujukan untuk memperkuat struktur jalan dan stabilitas lereng sekaligus meningkatkan keandalan infrastruktur pada titik terdampak.
"Progres fisik pada ruas PPK 3.5 mencapai 84%. Pekerjaan dimulai pada 5 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026," ungkapnya.
Melalui penanganan pada ketiga ruas tersebut, Hutama Karya mendukung upaya pemulihan fungsi infrastruktur jalan nasional pascabencana. Pemulihan infrastruktur diharapkan dapat menunjang mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi logistik, serta aktivitas sosial dan ekonomi antarkawasan di Provinsi Aceh.
Dalam pelaksanaannya, Hutama Karya berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Aceh, PPK terkait, serta konsultan pengawas sesuai dengan lingkup pekerjaan masing-masing. Penanganan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi lapangan, kebutuhan teknis, kualitas pekerjaan, dan aspek keselamatan.
"Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Hutama Karya dalam mendukung pembangunan dan pemulihan infrastruktur nasional, termasuk penguatan konektivitas antardaerah serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana," tutupnya.
(akd/ega)
