.webp)
Wali Kota Medan Rico Waas mengancam akan mencabut izin rumah sakit di Medan yang menolak pasien peserta BPJS Kesehatan. Ia menyebut masih banyak rumah sakit di Medan yang memilih-milih pasien untuk dilayani.
"Kami tidak akan ragu merekomendasikan pencabutan izin BPJS Kesehatan bagi rumah sakit yang terbukti menolak pasien peserta BPJS Kesehatan," ujar Rico di Medan, Rabu (4/11/2026).
Rico menyebut dirinya kerap menerima laporan dari warga yang diperlakukan berbeda di rumah sakit karena menggunakan BPJS Kesehatan.
Ia memberikan contoh kasus pasien yang baru dirawat tiga hari sudah dipaksa pulang oleh pihak rumah sakit, padahal kondisinya masih membutuhkan perawatan intensif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa waktu lalu, kata dia ada juga kasus warga yang ditolak oleh rumah sakit.
Menurutnya sering terjadi perbedaan pemahaman aturan di lapangan antara Pemkot Medan, BPJS Kesehatan, pihak rumah sakit, dan masyarakat.
"Perlu kejelasan apakah hal tersebut merupakan regulasi BPJS Kesehatan atau kesalahan interpretasi dari pihak rumah sakit. Saya ingin masyarakat maupun rumah sakit benar-benar memahami hak dan kewajiban masing-masing," kata Rico.
Sebelumnya, DPRD Kota Medan menyoroti anggaran belanja di Dinas Kesehatan (Dinkes) sebesar 1,2 triliun lebih pada Rancangan APBD Kota Medan tahun 2027.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Robi Barus mengatakan, dari hasil reses yang dilakukan, masih banyak pasien BPJS Kesehatan yang mengeluh ditelantarkan oleh Rumah Sakit (RS).
"Keluhan dan aduan masyarakat masih tetap terdengar hingga saat ini, khususnya peserta BPJS Kesehatan kelas 3 yang sering tidak dilayani dan terkesan ditelantarkan oleh pihak rumah sakit dan oknum petugas kesehatan dengan dalil atau pernyataan kamar rawat inap tidak ada. Akhirnya pasien berjam-jam harus menunggu di ruang instalasi gawat darurat atau IGD," ujar Robi Barus dalam pemandangan umum Fraksi PDIP terhadap RAPBD Kota Medan tahun 2027 dilihat detikSumut, Selasa (6/10/2026).
Dikatakan Robi, masih banyak masyarakat Kota Medan yang mengadu terkait pelayanan kesehatan yang tidak maksimal. Termasuk pasien BPJS Kesehatan yang masuk rawat inap.
"Kemudian sudah masuk rawat inap, namun tidak ada tindakan medis yang dilakukan sesuai penyakit yang diderita pasien. Termasuk pasien yang dipulangkan saat penyakitnya belum sembuh total," ungkapnya.
Menurut Robi, kejadian ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam UU tersebut, kata dia, diatur terkait transformasi kesehatan darurat yang meliputi layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan dan teknologi kesehatan.
"Artinya, dalam undang-undang tersebut dituntut pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, peralatan kesehatan serta petugas kesehatan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap seluruh pasien tanpa melihat status ekonomi, sosial dan kelas fasilitas kesehatan yang dimiliki pasien yang sedang sakit. Hal ini menjadi perhatian serius saudara Wali Kota Medan dan kami menuntut agar hal tersebut tidak terulang kembali," katanya.
Untuk mengatasi keterbatasan ruangan rawat inap, kata Robi, pihaknya menyarankan agar keberadaan Rumah Sakit Umum Dokter Pirngadi Medan dan RSUD Haji Medan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Termasuk melalui pembenahan pelayanan, pengadaan alat kesehatan, dokter dan tenaga medis yang profesional sehingga antusias masyarakat Kota Medan untuk berobat ke rumah sakit tersebut kembali normal seperti sebelumnya.
"Untuk itu kami ingin mendapat penjelasan terkait anggaran belanja sebesar Rp 1,2 triliun lebih tahun anggaran 2027 pada Dinas Kesehatan Kota Medan difokuskan untuk kegiatan apa saja anggaran tersebut dialokasikan, dan berapa jumlah anggaran yang digunakan untuk peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Dokter Pringadi Medan dan Rumah Sakit Umum Haji Medan setiap jajaran," pungkasnya.
Simak Video "Video Tarif Baru Parkir di Medan: Motor Rp 2 Ribu, Mobil 4 Ribu"
[Gambas:Video 20detik](nkm/nkm)
