.webp)
Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum kasasi yang ditempuh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Belawan, dalam perkara mantan Kepala Sekolah SMAN 19 Medan, Renata Nasution melakukan korupsi dana BOS dengan kerugian negara Rp 996 juta. Akhirnya terpidana tetap divonis 2 tahun 6 bulan penjara.
Putusan itu tertuang dalam perkara nomor10890 K/PID.SUS/2026, tertanggal Kamis 24 September 2026. Sidang putusan diketuai oleh hakim Yohanes Priyana, didampingi hakim anggota Noor Edi Yono dan Sinitha Yuliansih Sibarani.
"Amar putusan menolak kasasi penuntut umum," dikutip detikSumut dari Saluran Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan, Minggu (1/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Putusan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Medan dan Pengadilan Negeri (PN) Medan. Dengan begitu Renata tetap dihukum 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta, dengan ketentuan apabila kewajiban tidak dibayar dalam waktu paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan tetap maka terpidana akan menjalani kurungan 60 hari.
Selain itu, Renata diwajibkan membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 395 juta lebih, apabila kewajiban tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 tahun 6 bulan penjara.
Dalam perkara ini, ada beberapa terpidana lainnya yakni bendahara BOS bernama Elviliyanti dihukum 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 50 hari. Elviliyanti tidak dikenakan kewajiban membayar uang pengganti (UP) karena tidak menikmati hasil korupsi.
Sedangkan rekanan, Direktur CV Triman Jaya, Sudung Manalu divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti kurungan 50 hari. Selain itu, terdakwa Sudung diwajibkan membayar uang pengganti (UP) Rp 16, 2 juta dengan subsider 6 bulan kurungan.
Lalu Direktur CV Juara Putra Perkasa, Togap divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan 50 hari. Terdakwa Togap juga diwajibkan membayar uang pengganti (UP) Rp 11 juta lebih dengan subsider 6 bulan kurungan.
Menurut hakim, perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Dalam fakta persidangan, Renata selaku Kepala SMAN 19 Medan merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merekayasa kegiatan pengadaan barang dan jasa bersumber dari dana BOS Reguler, BOS Kinerja dan BOS Afirmasi.
Adapun modus yang digunakan antara lain membuat dokumen pertanggungjawaban fiktif, mark up harga barang, pembayaran tidak sesuai realisasi pekerjaan, serta pengadaan barang yang tidak memenuhi spesifikasi. Bahkan sebagian barang tidak ditemukan fisiknya di sekolah.
Terdakwa Renata juga memberikan akses akun Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) Blibli milik sekolah kepada rekanan. Sehingga para terdakwa dapat memesan dan menetapkan harga barang secara langsung tanpa pemeriksaan dan verifikasi oleh tim pengadaan sekolah.
Akibat perbuatan para terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar Rp 996 juta.
