.webp)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyayangkan adanya kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak (illegal access) yang menyasar sejumlah tokoh penting di Indonesia, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
"Tentu sangat disayangkan terjadi penyadapan," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Airlangga mengatakan kejadian itu bisa berdampak terhadap sentimental atau persepsi para pelaku pasar terhadap Indonesia dan berujung dampaknya pada perekonomian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini tentu akibatnya adalah bukan dari segi fundamental, tetapi dari sentimental karena ekonomi kan faktor psikologis juga ikut mempengaruhi," ucap Airlangga.
Oleh karena itu, pemerintah akan menjaga fundamental ekonomi untuk meminimalisir dampaknya. Ditambah pengambilan kebijakan yang tegas dari Bareskrim Polri.
"Yang penting kita jaga fundamental saja. Tentu Kapolri mengambil kebijakan yang tegas, jadi itu yang positif lah," tutur Airlangga.
Terkait pengusaha yang menjadi salah satu target penyadapan, Airlangga menilai itu hanya pengusaha tertentu. Sayangnya tidak dijelaskan pengusaha yang dimaksud.
"Pengusaha tertentu dalam tanda petik. (Apa?) Ya saya lihat saja di sosmed," imbuh Airlangga.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk sebagai tersangka kasus penyadapan hingga illegal access. Selain presiden, target penyadapan juga menyasar tokoh politik hingga pengusaha.
"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal taping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM dan para pengusaha," kata Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
(aid/fdl)
