.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli mengalokasikan Rp 500 juta alias setengah miliar di APBD 2026 untuk PT Jamkrida Bali Mandara sebagai penyertaan modal. Uang itu akan digunakan untuk menyediakan kredit usaha bagi pelaku usaha di Bangli.
"Pemerintah kabupaten Bangli merencanakan penambah penyertaan modal daerah kepada PT Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp 500 juta," kata Asisten 1 Sekretaris Daerah Bangli I Made Ari Pulasari saat sidang paripurna di kantor DPRD Bangli, Kamis (22/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ari mengatakan penyertaan modal itu disalurkan untuk membuka akses pembiayaan formal. Sasarannya, para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Bangli yang kesulitan akses modal.
Pelaku UMKM yang mengalami persyaratan pembiayaan, agunan, dan kredit, akan terbantu dengan penambahan penyertaan modal itu. Persyaratan pelaku UMKM untuk mendapatkan penyertaan modal itu disesuaikan dengan ketentuan dan kebijakan PT Jamkrida Bali Mandara.
"Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung peran PT Jamkrida dalam memberikan layanan penjaminan, khususnya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat," kata Ari.
Anggota DPRD Bangli I Dewa Gede Suamba Adnyana mengatakan penyertaan modal daerah tidak boleh membebani APBD Bangli. Harus dipertimbangkan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan proyeksi manfaat yang jelas.
"Kami meminta penjelasan mengenai dasar perhitungan besaran modal yang direncanakan, hasil kajian kelayakan investasi, rencana penggunaan dana, dan manfaat yang diharapkan Pemkab Bangli," kata Suamba.
Menurutnya, ada pelayanan kebutuhan dasar masyarakat Bangli yang wajib dipenuhi dari APBD. Selain itu, akses penyertaan modal atau pembiayaan usaha, jangan hanya ditujukan ke pelaku UMKM.
Petani, pelaku pariwisata, perajin, pedagang, juga harus mendapat manfaat dari penyertaan modal di PT Jamkrida Bali Mandara. Karenanya, juga harus ada koordinasi yang baik antara Pemkab Bangli, PT Jamkrida Bali Mandara, dan instansi perbankan lainnya.
"Kami menegaskan bahwa penyertaan harus dikelola secara profesional dengan hati-hati dan akuntabilitas agar risiko investasi daerah dapat dikendalikan," katanya.
