Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta umumkan pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2026. Pencairan dilakukan bertahap mulai 3 November 2026.
Sebagai catatan, pencairan KJP Plus Tahap II Tahun 2026 ini ditujukan kepada 23.833 peserta didik penerima lanjutan yang telah lolos verifikasi. Proses penyaluran akan dilakukan secara bertahap ke rekening KJP Plus masing-masing peserta.
"Pencairan bantuan dilakukan secara bertahap setelah melalui proses verifikasi dan penetapan penerima," tutur Disdik DKI Jakarta dikutip dari postingan Instagram resminya, Rabu (4/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rincian Penerima KJP Plus Tahap II Tahun 2026
Adapun rincian data penerima KJP Plus tahap II tahun 2026, yakni:
SD, SDLB, MI
- Penerima: 11.447 murid
- Dana personal per bulan: Rp 250.000
- Tambahan SPP swasta per bulan: Rp 130.000
SMP, SMPLB, MTs
- Penerima: 6.150 murid
- Dana personal per bulan: Rp 300.000
- Tambahan SPP swasta per bulan: Rp 170.000
SMA, SMALB, MA
- Penerima: 2.347 murid
- Dana personal per bulan: Rp 420.000
- Tambahan SPP swasta per bulan: 290.000
SMK
- Penerima: 3.806 murid
- Dana personal per bulan: Rp 450.000
- Tambahan SPP swasta per bulan: Rp 240.000
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
- Penerima: 83 murid
- Dana personal per bulan: Rp 300.000
Cara Cairkan Dana KJP Plus Tahap II Tahun 2026
Dana KJP Plus disalurkan ke rekening Bank Jakarta masing-masing peserta. Untuk catatan, peserta diharuskan menyelesaikan proses pembukaan rekening, cetak buku tabungan dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), penyerahan buku tabungan dan ATM, serta pemindahbukuan dana ke rekening penerima agar dana bisa tersalurkan.
Jika dana sudah disalurkan, proses pengambilan dana bisa dilakukan dengan cara:
1. Lewat teller
- Datang ke Bank Jakarta lalu menuju teller bank.
- Sebut keperluan ingin mencairkan dana KJP Plus.
Jika dana sudah masuk, siswa bisa mengambil tunai maksimal Rp 100 ribu dan sisa uang digunakan secara non-tunai.
2. Lewat ATM
- Datang ke ATM Bank Jakarta terdekat
- Masukkan kartu ATM ke mesin dan ikuti tahapan untuk cek saldo rekening.
Jika sudah cair, siswa bisa mengambil uang tunai maksimal Rp 100 ribu dan sisa bantuan digunakan secara non-tunai. Hal ini merujuk pada ketentuan Disdik Jakarta, di mana murid hanya bisa menggunakan dana personal secara tunai maksimal Rp 100 ribu setiap bulannya.
Larangan Penerima KJP Plus
Setelah dana diterima, murid penerima bantuan KJP Plus harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jakarta (Pemprov). Berdasarkan Pergub No. 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan terdapat 23 larangan yang wajib dipatuhi oleh penerima KJP Plus.
Jika melanggar salah satu atau secara kumulatif larangan ini, siswa bisa diberikan sanksi berupa penarikan dana KJP Plus. Dengan demikian, ia diberhentikan sebagai penerima bantuan KJP Plus sesuai dengan rekomendasi yang berikan oleh satuan pendidikan.
Adapun larangannya yaitu:
- Membelanjakan bansos biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Pergub
- Merokok
- Menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang
- Melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan seksual
- Terlibat dalam kekerasan/perundungan
- Terlibat tawuran
- Terlibat geng motor/geng sekolah
- Minum minuman keras/minuman beralkohol
- Terlibat pencurian
- Melakukan pemalakan/pemerasan/penjambretan
- Terlibat perkelahian
- Terlibat penipuan
- Terlibat mencontek massal
- Membocorkan soal/kunci jawaban
- Terlibat pornoaksi/pornografi
- Menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring
- Membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan
- Sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan
- Sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal 6 kali dalam 1 bulan
- Menggandakan/menjaminkan bansos biaya pendidikan dan/atau buku tabungan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun
- Menghabiskan bansos biaya pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan
- Meminjamkan bansos biaya pendidikan kepada pihak manapun
- Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah/peraturan sekolah.
Demikian informasi terbaru terkait pencairan KJP Plus Tahap II Tahun 2026. Semoga bermanfaat!
(det/pal)






























































