.webp)
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengungkap alasan tak memperpanjang pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB), meski realisasinya melebihi capaian bulan sebelumnya.
Dia menyebut program pemutihan pajak itu bukan hanya untuk menggenjot pendapatan daerah, melainkan juga untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat.
"Jadi, pemutihan pajak ini kenapa tidak saya perpanjang (1-31 Oktober 2026), ini sebenarnya mengandung nilai edukasi ke masyarakat. Bahwa dalam bermasyarakat ini, pemilik kendaraan memiliki hak dan kewajiban," ujar Deru, Selasa (3/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam program itu, capaian paling substansial yang berhasil diraih adalah tingginya tingkat kesadaran para wajib pajak melakukan proses balik nama kendaraan bekas secara gratis. Hal itu juga akan menjadikan pemilik kendaraan sebagai potensi pajak pada tahun-tahun berikutnya.
"Yang paling kita apresiasi adalah balik nama. Balik nama saat program kemarin kan nol untuk kendaraan seken. Jadi apa yang kita dapat ini ada volume besar akibat program ini, bahwa namanya sudah menjadi nama pemakai rata-rata," katanya.
Menurut Deru, sebelum adanya program ini cukup banyak pengendara yang menggunakan identitas pelat kendaraan luar wilayah Sumsel. Identitas kendaraan juga tidak sesuai dengan pemilik sebenarnya.
Nah, dengan adanya pembaruan data kepemilikan kendaraan tersebut, lanjutnya, akan menjamin ketertiban administrasi hukum, kepastian hukum, dan faktor keamanan berlalu lintas ke depannya.
"Dan dalam pemutihan pajak kemarin, mereka yang mengikuti program BBNKB II cukup besar," jelasnya.
