.webp)
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara soal cuti bersama yang ditetapkan pemerintah kini tidak mengurangi jatah cuti tahunan pekerja. Ketentuan baru ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan saat ini pihaknya masih mengkaji kebijakan itu. Di sisi lain, ia mengatakan, pemerintah seharusnya lebih fokus mengatur jumlah hari kerja dalam setahun, bukan jumlah hari libur.
Ia mengambil contoh sejumlah negara itu menetapkan jumlah hari kerja sekitar 245-250 hari dalam setahun. Bukan menetapkan libur kerja. Dengan begitu, kata Bob, pengusaha dapat menghitung target output dan produktivitas pekerja.
"Tapi kalau liburnya yang diatur, kan kita enggak tahu nih hari kerjanya tinggal berapa. Jadi produktivitas kita juga bisa naik turun gitu. Nah, nanti ke depan kita berharap bahwa perusahaan tuh bisa mengatur, mem-fix-kan berapa jumlah hari kerja setahun. Ya, karena itu akan menjadi output dan menjadi daya saing kita ke depan gitu," ujar Bob di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat dikonfirmasi lagi apakah Apindo keberatan atas kebijakan baru itu, Bob tidak mengatakan pasti. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya masih mempelajari hal tersebut.
"Masih kita pelajari, karena kan nanti ada produk turunannya gitu loh, ya kan. Nah, seperti apa produk turunannya gitu loh, ya. Tapi dari Apindo mempersiapkan sebenarnya dari kacamata pengusaha tuh yang ideal seperti apa gitu loh, ya," kata Bob.
"Tentunya juga dalam kerangka melindungi buruh juga, tapi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada yang banyak dipraktikkan di banyak negara gitu loh. Jangan kita beda sendirian gitu loh," sambungnya.
Bob menambahkan sejumlah negara seperti India dan Vietnam masih menerapkan hari kerja pada Sabtu. Ia menilai pengaturan waktu kerja di Indonesia perlu lebih fleksibel dengan memberikan ruang bagi perusahaan dan pekerja untuk menyepakati ketentuan masing-masing melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Selain itu, undang-undang sebaiknya mengatur ketentuan secara lebih terbuka, sementara pengaturan teknis hari kerja dapat disesuaikan melalui PKB di masing-masing perusahaan.
"Supaya jangan sampai kita nanti begitu overtime, kita dibilang excess capacity gitu loh, ya kan. Terus dibilang force labor, ah ini yang harus dijaga gitu," tuturnya.
(hrp/hns)
