.webp)
Wali Kota (Walkot) Medan Rico Waas mengungkapkan sejumlah kendala dalam upaya mengatasi banjir di kawasan Belawan. Salah satu kendalanya yaitu terkait legalitas lahan.
Menurut Rico, banyak kawasan berdiri di atas lahan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan.
"Sehingga pembangunan jalan, drainase maupun fasilitas umum sering terkendala. Sering kali pemerintah tidak bisa masuk karena tanahnya bukan milik pemerintah. Ini yang harus kita petakan dan benahi bersama," ujarnya saat menerima kunjungan pengurus Lembaga Masyarakat Belawan (LMB) di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (8/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rico mencontohkan persoalan akses keluar jalan tol di Belawan yang sempat tidak jelas menjadi tanggung jawab siapa, apakah pemerintah, Pelindo, atau pihak lainnya. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan masih perlunya sinkronisasi antarlembaga dalam menentukan kewenangan pembangunan.
"Karena itu, Pemkot Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan memetakan status kepemilikan lahan agar pembagian tanggung jawab pembangunan menjadi jelas. Kita harus memiliki persepsi yang sama. Berapa persen lahan milik Pemkot, berapa persen milik Pelindo. Tidak perlu saling menyalahkan. Kalau itu lahan Pemkot, maka menjadi kewajiban kami membangun jalan, drainase hingga penyediaan air bersih," kata Rico.
Selain persoalan lahan, ia juga menilai penataan kawasan permukiman menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi banjir rob yang terus melanda Belawan.
Ia menyinggung pengalaman relokasi ke Kampung Nelayan yang belum berjalan optimal karena sebagian warga memilih kembali ke lokasi semula, bahkan menjual rumah yang diberikan akibat lokasi relokasi dinilai terlalu jauh dari sumber penghidupan.
"Relokasi harus disiapkan bersama pekerjaannya juga. Infrastruktur dibenahi secara bertahap. Dengan rob yang terus datang, kita harus memetakan solusi dengan benar," ujarnya.
Menurut Rico, desain tanggul sebenarnya telah tersedia, namun masih terdapat penolakan dari sebagian masyarakat sehingga perlu dicarikan solusi terbaik.
Dalam pertemuan tersebut, ia juga akan mengusulkan normalisasi Sungai Deli sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir di kawasan utara Kota Medan.
Menurut Rico Waas, pembenahan Belawan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kawasan kumuh perlu ditata dengan pendekatan yang humanis tanpa mengabaikan penegakan aturan.
"Aturan harus ditegakkan, tetapi fasilitas juga harus kita siapkan. Kalau direlokasi, sekolah kita bantu, fasilitas kita siapkan. Yang penting bagaimana kita berbuat untuk manusia," katanya.
Ia menambahkan, kawasan yang telah direlokasi nantinya dapat dimanfaatkan sebagai daerah resapan air, ruang terbuka hijau maupun fasilitas publik lainnya seperti perpustakaan.
Sementara itu, Ketua DPP Lembaga Masyarakat Belawan, Effendy, menyampaikan aspirasi warga Kampung Nelayan Seberang yang hingga kini masih kerap terdampak banjir pasang.
"Kami berharap pemerintah dapat memberikan kepastian terkait langkah penanganan yang sedang dipersiapkan bagi masyarakat di kawasan tersebut," ungkapnya.
