.webp)
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bali mendatangi Gedung DPRD Bali di Renon, Denpasar, Selasa (10/11/2026) sore. Mereka menyampaikan 21 tuntutan yang dihimpun dari aspirasi masyarakat di berbagai daerah di Pulau Dewata.
Salah satu perwakilan mahasiswa menjelaskan bahwa seluruh poin masalah yang dibawa merupakan hasil rangkuman data dari lapangan.
"Kita telah menyebarkan aspirasi di beberapa daerah di kabupaten atau kota melalui informasi Instagram dan media sosial yang independen. Jadi, hasil aspirasi ini telah kami jadikan satu dalam bentuk data yang hari ini akan kita bahas," ujarnya di lokasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan pantauan detikBali, massa aksi nampak mulai memadati area depan Gedung DPRD Bali sekitar pukul 16.55 Wita. Tak berselang lama, pada pukul 17.10 Wita, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya bersama jajaran pimpinan dewan turun menemui para mahasiswa.
Di hadapan pimpinan dewan, Aliansi BEM se-Bali terlebih dahulu menyampaikan secara utuh 21 tuntutan bersama yang terbagi ke dalam lima klaster utama, yakni sektor pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, hingga tata kelola pemerintahan.
Seusai penyerahan tuntutan kolektif, perwakilan BEM dari berbagai kampus bergantian memaparkan kajian daerah masing-masing. Delegasi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), misalnya, membedah empat isu utama di Bali Utara terkait narkotika, pelecehan seksual, mitigasi bencana, dan kesenjangan pendidikan.
Mengenai maraknya kasus narkoba, perwakilan Undiksha menyinggung kabar keterlibatan oknum pegawai di lingkungan pemerintahan.
"Ada pemberitaan mengenai 14 orang dari lembaga instansi pemerintahan yang disebut positif menggunakan narkotika. Kami minta pemerintah Bali dan penegak hukum mengevaluasi serta menindaklanjuti persoalan ini secara tegas," tegas perwakilan Undiksha.
Selain itu, mereka mengecam maraknya kasus kejahatan seksual di Bali Utara, termasuk kasus anak di bawah umur yang dihamili ayah kandungnya.
"Kasus pelecehan dan kekerasan seksual makin marak, bahkan ada pemberitaan mengenai seorang ayah yang menghamili anak kandungnya sendiri. Penegakan hukum harus tegas, tidak boleh ada pembiaran," lanjutnya.
Mereka juga mendesak perhatian pada mitigasi bencana banjir dan kebakaran hutan, serta kesenjangan sarana pendidikan di perdesaan. Mahasiswa menegaskan agar guru yang bersuara tidak diintimidasi.
Menjawab tuntutan tersebut, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya menyambut positif kedatangan mahasiswa dan menawarkan pembentukan tim bersama serta forum diskusi terarah.
"Saya atas nama lembaga ingin menawarkan forum group discussion kalau berkenan. Sehingga action plan bisa kita buat bersama, kita bisa lakukan bersama, kapan tenggang waktu, kapan dikerjakan, kapan penyelesaiannya," kata Mahayadnya.
Ia juga menegaskan kesiapan dewan untuk turun ke lapangan bersama mahasiswa, seperti meninjau titik banjir dan jalan rusak, sekaligus membuka transparansi laporan pembahasan anggaran daerah 2026.
"Kita sepakati jadwal bersama-sama, kita turun perbaiki jalan bersama-sama, kita atasi kepadatan lalu lintas bersama-sama. Kami bersedia untuk membentuk tim untuk itu sehingga adik-adik tahu kalau kami memang bekerja atau tidak bekerja," pungkas Mahayadnya.
Berikut 21 tuntutan mahasiswa yang terbagi dalam lima kelompok utama.
1. Pendidikan dan Pemerataan Akses: Perbaikan sekolah rusak/fasilitas di perdesaan, perlindungan guru dari intimidasi, serta kesetaraan pendidikan vokasi.
2. Infrastruktur, Transportasi, dan Pelayanan Publik: Perbaikan jalan/drainase/penerangan, penanganan kemacetan, evaluasi pembangunan dataran tinggi, dan penanganan krisis air di Jimbaran.
3. Lingkungan Hidup dan Ekonomi Masyarakat: Pengelolaan sampah Suwung, pengawasan alih fungsi lahan, jaminan harga jual petani, serta perlindungan pedagang dari premanisme.
4. Ketenagakerjaan dan Perlindungan Masyarakat: Pemerataan kesempatan kerja Bali Utara-Selatan, evaluasi UMP Bali, penegakan hukum kekerasan seksual/narkotika, dan penindakan pelanggaran lalu lintas.
5. Tata Kelola Pemerintahan dan Isu Nasional: Transparansi anggaran daerah, pembukaan ruang partisipasi publik, kejelasan tindak lanjut aspirasi, serta penguatan penanganan karhutla.
