.webp)
Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menilai rencana Wapres Gibran Rakabuming Raka membawa polemik ijazahnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan langkah yang keliru. Denny menyebut rencana Gibran tersebut sebagai contoh yang salah karena dinilai membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Jadi, apa yang dilakukan oleh Saudara Gibran adalah contoh yang sangat buruk dari kacamata konstitusi dan etika bernegara. Seharusnya begitu ada putusan MK yang sudah final and binding, serta putusan Mahkamah Agung yang sudah inkracht dan mengikat, maka yang dilakukan oleh Saudara Gibran adalah hormat, tunduk, dan patuh, lalu kemudian menyatakan diri berhenti," kata Denny dalam jumpa pers yang disiarkan melalui saluran YouTube miliknya, Selasa (10/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Denny menyarankan Gibran untuk mengundurkan diri daripada melakukan upaya hukum lainnya. Menurutnya, Gibran seharusnya mengumumkan niatan tersebut secara terbuka di hadapan publik.
"Saya berpandangan seharusnya niat mengundurkan diri itulah yang harus ditegaskan, niat berhenti, kalau menurut Pasal 8 UUD 1945, berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Niat itu seharusnya ditegaskan dalam bentuk pernyataan di hadapan publik oleh Saudara Gibran," jelasnya.
Denny kemudian menyinggung pertemuan antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto. Denny meyakini Prabowo tidak menolak Gibran yang berniat untuk mengundurkan diri.
"Kalau kemudian Saudara Gibran mengatakan 'Saya ingin ke PTUN', mungkin Pak Prabowo mengatakan 'Ya silakan', tetapi bukan berarti niat pengunduran dirinya ditolak. Jadi jangan sampai ada manipulasi di sini, apa yang menjadi sikap sopan santun dari Presiden Prabowo dimaknai sebagai mengizinkan untuk tidak mundur dan menolak pengunduran diri," terangnya.
Denny meminta Gibran tampil dengan ketegasan sikap. Pasalnya, kata dia, putusan MK dan MA mengenai dokumen ijazah Gibran sudah tidak dapat ditempuh upaya hukum lagi.
"Tentu kita tunggu Saudara Gibran betul-betul tampil dengan ketegasannya, dengan sikap yang memang kita tunggu-tunggu, yakni berhenti sebagai Wakil Presiden karena sudah ada putusan MK dan MA. Putusan ini ibaratnya putusan di langit ketujuh, tidak ada lagi langit di atas langit ketujuh. Jadi, kalau ingin melakukan upaya hukum lanjutan, sebagaimana dikatakan oleh Menko Yusril, itu sudah tidak ada," tutur Denny.
Lebih lanjut, Denny menilai langkah Gibran yang berencana menempuh upaya hukum ke PTUN dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA merupakan tindakan yang keliru.
"Apalagi sikap untuk kemudian melakukan fight, fight itu artinya melawan, itu adalah sikap yang sama sekali keliru. Di PTUN, hari ini kita sudah mendapatkan salinan putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Surat keterangannya dinyatakan batal, kemudian kementerian juga diminta untuk mencabutnya," ungkapnya.
Mengenai rencana pengajuan PK, Denny menegaskan Gibran tidak memiliki hak untuk melakukan upaya hukum tersebut karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara tersebut.
"Saudara Gibran tidak punya legal standing karena bukan pihak dalam perkara itu. Ingat, penggugatnya adalah Pak Subhan Pala dan tergugatnya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga Saudara Gibran tidak bisa melakukan PK. Saya memahami dari pernyataan Pak Menko (Yusril Ihza Mahendra) kementerian akan mencabut objek gugatan surat keterangan tersebut, kita tunggu ini," ujar Denny.
Denny menyayangkan pemahaman hukum Gibran sebagai pejabat publik. Denny menilai seorang Wakil Presiden seharusnya memiliki pemahaman yang utuh mengenai hukum dan konstitusi.
"Hal-hal semacam ini semestinya dipahami oleh seorang Wakil Presiden jika dia mengerti hukum dan konstitusi. Mengapa kemudian menggunakan kata-kata fight atau melawan lewat PTUN dan hendak mengajukan PK? Ini semakin mengonfirmasi bahwa Saudara Gibran tidak layak menjadi Wakil Presiden, tidak punya pemahaman serta kapasitas yang diperlukan untuk mengetahui bahwa langkah ke PTUN adalah langkah yang salah, dan membawanya ke MA melalui PK adalah keliru," imbuhnya.
Gibran sebelumnya buka suara soal pertemuannya dengan Prabowo. Gibran mengaku tak ingin menjadi polemik yang berkepanjangan, namun hendak melawan ke PTUN
"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
Tonton juga video "Tanda Tanya Gibran Niat Mundur dari Wapres atau Fight di PTUN"
