.webp)
Rencana pembangunan dermaga taksi laut (water taxi) dari kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Pantai Perancak di kawasan Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, yang digulirkan pemerintah pusat menuai sorotan DPRD Badung. Meski proyek itu dirancang untuk memecah kemacetan di kawasan Kuta Utara, Fraksi Partai Golkar mengkhawatirkan operasional transportasi laut tersebut dapat merusak karakter ombak yang selama ini menjadi magnet utama wisatawan dunia.
Kekhawatiran tersebut disampaikan Fraksi Golkar saat membacakan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD 2027 dan tiga Ranperda lainnya dalam rapat paripurna DPRD Badung, Kamis (5/11/2026). Golkar meminta agar Pemkab Badung berhati-hati dan menyampaikan agar ada kajian komprehensif atas wacana tersebut agar pengembangan moda transportasi baru tidak sampai mengorbankan aset pariwisata selancar (surfing) yang sudah mendunia di kawasan Batu Bolong, Berawa, dan Canggu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pantai Batu Bolong dan sekitarnya dikenal dunia karena ombak serta aktivitas selancarnya, jangan sampai mengorbankan aset pariwisata yang sudah mendunia," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Badung, I Gede Suraharja, dalam rapat paripurna masa persidangan pertama tahun 2026-2027 di DPRD Badung, Kamis (5/11/2026).
Berbagai opsi solusi untuk mengurai kemacetan, mulai dari taksi laut, kereta komuter, hingga pembangunan terowongan bawah tanah memang layak mendapat apresiasi. Kendati demikian, mereka menganggap penerapannya wajib didasari studi kelayakan yang mendalam dan matang sebelum direalisasikan.
"Berbagai alternatif pemecah kemacetan seperti taksi laut, kereta komuter, maupun terowongan bawah tanah memang patut diapresiasi, tetapi eksekusinya harus melalui kajian kelayakan yang matang," terang Suraharja.
Selain persoalan taksi laut, Golkar menyodorkan lima usulan strategis lain untuk menata infrastruktur dan pelayanan publik di Badung. Usulan tersebut meliputi penanaman kabel utilitas bawah tanah agar tidak mengganggu upacara adat, kelanjutan trotoarisasi Jalan Raya Padonan, percepatan kerja sama BPJS Kesehatan di RS Giri Asih dan RS Suwiti, penanganan kemacetan terintegrasi di Kuta Utara, serta penempatan tenaga kesehatan di ruang UKS sekolah.
Saran dan usulan strategis tersebut disampaikan Fraksi Golkar berbarengan dengan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi Golkar menyatakan setuju terhadap RAPBD 2027 yang dirancang sebesar Rp 13,3 triliun untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Pemerintah Provinsi Bali.
Fraksi Golkar juga merestui tiga Ranperda lainnya, yakni penyertaan modal daerah bertahap pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp 150 miliar dan PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara hingga Rp 150 miliar pada 2030. Golkar juga menyetujui pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan demi penataan regulasi yang selaras dengan hukum nasional.
Sorotan Golkar terhadap proyek taksi laut ini berlatar belakang rencana pembangunan dermaga oleh pemerintah pusat yang membutuhkan lahan lebih dari tiga hektare di kawasan Pantai Perancak, Desa Tibubeneng, Kuta Utara. Pemkab Badung sebelumnya mewanti-wanti agar proyek pemecah kemacetan dari area Bandara Ngurah Rai menuju Berawa ini tidak mengganggu keberadaan Pura Segara, tempat pengambilan air suci, maupun aktivitas 50 hingga 80 nelayan setempat.
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menegaskan proyek taksi laut tersebut belum bersifat final karena masih harus menyelesaikan sedikitnya 14 kajian lanjutan bersama Universitas Udayana. Selain menguji karakteristik gelombang dan potensi perubahan sedimentasi pantai akibat breakwater, pemerintah memastikan proyek tersebut tidak akan dipaksakan apabila hasil studi teknis, lingkungan, dan sosial budaya terbukti tidak layak.
