.webp)
Nelayan di Kabupaten Cilacap mengeluhkan keterbatasan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut saat bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka meminta pemerintah menambah alokasi BBM di tempat penyaluran, khususnya di kawasan TPI Tegalkatilayu, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, karena stok yang tersedia dinilai belum mencukupi kebutuhan nelayan kecil.
"Nelayan sedang musim ini. Kadang-kadang kita sendiri untuk beli bensin juga kesulitan karena selain antreannya panjang, stok bensin yang ada itu kurang mencukupi untuk nelayan kecil," kata salah satu nelayan setempat, Taufik Hidayat saat dialog dengan Gibran, Senin (26/10/2026).
Kondisi tersebut membuat sebagian nelayan terpaksa mencari BBM ke tempat penyaluran lain. Menurut Taufik, hal itu turut menambah kesulitan nelayan dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk melaut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia berharap pemerintah tidak hanya mencatat keluhan tersebut, tetapi juga menindaklanjutinya dengan penambahan alokasi BBM. "Jadi mohon panjenengan tolong jangan cuma dicatat, tapi ditindaklanjuti. Agar merupakan sebuah prestasi dan prasasti di sini. Bahwasanya apa yang saya sampaikan dari orang kecil di Cilacap telah ditindaklanjuti dan terealisasi untuk ke depan," ujarnya.
Taufik meminta Wapres Gibran mendorong instansi terkait, termasuk Pertamina, agar segera mengevaluasi kebutuhan BBM nelayan di Cilacap.
Menurutnya, tambahan kuota menjadi kebutuhan penting agar nelayan kecil tidak terus menghadapi kendala dalam memperoleh bahan bakar untuk melaut.
Sementara itu, Ketua KUD Minosaroyo Cilacap, Untung Jayanto, menjelaskan penyaluran BBM untuk kebutuhan nelayan di Kabupaten Cilacap selama ini dilakukan melalui koperasi tersebut.
Penyaluran itu mencakup BBM jenis solar dan Pertalite. Menurut Untung, fasilitas penyaluran yang tersedia pada dasarnya sudah cukup, tetapi alokasi BBM perlu ditambah untuk memenuhi kebutuhan nelayan.
"Sepertinya untuk stasiun penyaluran BBM untuk nelayan sudah cukup, hanya perlu ditambah alokasinya saja, Pak Wapres. Nanti untuk data-datanya dan semua ada di kami," kata Untung.
Dia menjelaskan, KUD Minosaroyo menjadi rujukan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan di Cilacap. Sistem tersebut, menurut dia, juga pernah menjadi percontohan nasional pada 2022 dalam program penyaluran solar untuk koperasi perikanan.
Untung menambahkan, penyaluran BBM di Kabupaten Cilacap juga menjalani pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun.
"Semua penyaluran BBM yang ada di Kabupaten Cilacap itu diperiksa oleh BPK setiap tahun. Alhamdulillah tidak pernah ada masalah dan bahkan menjadi percontohan tingkat nasional," ujarnya.
Menanggapi rangkaian agenda di Cilacap, Wapres Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan melanjutkan pertemuan dengan pihak Pertamina setelah agenda tersebut. Dia juga menyebut akan bertemu dengan sejumlah kepala desa.
"Nanti setelah dari sini lalu ketemu Pertamina, kita akan ketemu kepala-kepala desa juga," kata Gibran singkat.
Selain curhat soal BBM, para nelayan juga mengeluhkan beberapa persoalan lain ke Gibran dalam pertemuan tersebut. Hal-hal yang disampaikan antara lain persoalan desil hingga kondisi sungai Kaliasa yang semakin dangkal sehingga membuat akses perahu nelayan terhambat.
Soal Pendangkalan Sungai
Salah satu persoalan yang disorot Taufik Hidayat adalah pendangkalan Sungai Kaliasa hingga akses menuju Pelabuhan Perikanan Cilacap (PPC). Menurutnya, pengerukan sungai akan menjadi kenang-kenangan berharga bagi nelayan setempat.
"Syukur bisa bikin prasasti, Pak (Gibran). Salah satu prasasti yang barangkali nantinya menjadikan sebuah pahala, kenang-kenangan untuk nelayan di Cilacap, yaitu dengan pengerukan di sekitar Kaliasa sampai dengan Pelabuhan PPC, Pak," ujarnya.
Taufik sebelumnya mengeluhkan kondisi Sungai Kaliasa yang dangkal dan menghambat aktivitas nelayan tradisional. Saat air surut, perahu sulit melintas, bahkan berisiko kandas hingga menyebabkan baling-baling mesin rusak.
Karena itu, dia berharap pemerintah segera merealisasikan pengerukan agar nelayan dapat melaut dengan lebih mudah dan aman.
Taufik juga menyoroti harga ikan di tempat pelelangan ikan (TPI). Dia meminta instansi terkait membuka peluang lebih luas bagi investor dan pembeli agar persaingan antarpedagang meningkat.
Menurutnya, semakin banyak pembeli yang datang, semakin besar pula peluang terciptanya persaingan harga dalam proses lelang.
"Kami meminta kepada instansi terkait di sini untuk bisa memberikan go public untuk investor-investor barangkali. Sehingga apa pun jenis ikan ataupun udang yang masuk di TPI ini, dengan banyaknya bakul, terjadi sebuah kompetisi. Dari kompetisi itu akhirnya lelangan kan meninggi, Pak," jelasnya.
Dia mengungkapkan, harga ikan di lapangan terkadang turun drastis ketika hasil tangkapan melimpah, meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan mengenai harga standar.
Taufik berharap pemerintah mencari solusi agar nelayan mendapatkan harga jual yang lebih layak dan tidak terlalu terdampak ketika pasokan ikan meningkat.
Bakal Tinjau Lokasi
Keluhan nelayan soal pendangkalan Sungai Kaliasa direspons Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bakal meninjau lokasinya.
"Saya ingin menyampaikan terkait dengan pendangkalan Sungai Kaliasa, pendangkalan. Minta dikeruk, minta dikeruk. Karena dari tahun '95 itu, enggak pernah ada pengerukan," ujar salah satu nelayan, Temu, dalam dialognya, Senin (26/10/2026).
Temu menyebut pengerukan alur sungai sudah lama tidak dilakukan. Kondisi tersebut membuat nelayan kesulitan melintas ketika hendak menuju laut.
Menurutnya, pendangkalan bukan hanya menghambat aktivitas nelayan, tetapi juga berpotensi mengancam lahan warga di sekitar sungai akibat longsornya tebing.
"Jadi, kasihan nelayan kami yang mau berangkat ke laut karena dangkal. Mungkin tambang kalau bisa malah ditambah sekalian dibaturai (dibuatkan batur/fondasi batu) biar nantinya tidak longsor. Kasihan juga yang punya tanah di sekitar sungai tersebut karena dapatnya longsor," ungkapnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Gibran mengatakan pendangkalan sungai juga ditemukan di sejumlah daerah lain yang dikunjunginya, termasuk Lampung dan Cirebon. Menurutnya, pengerukan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan upaya pencegahan agar sedimentasi tidak kembali menumpuk.
"Pendangkalannya, mohon maaf, Pak Temu. Ini memang terjadi di beberapa tempat. Kami kemarin ada kunjungan ke Lampung, ke Cirebon, ada fenomena serupa juga. Jadi nanti mungkin perlu dilakukan pengerukan," kata Gibran.
Dia menilai penanganan tidak cukup hanya dengan mengeruk material sedimentasi. Upaya lanjutan juga perlu dipertimbangkan agar alur sungai tidak kembali dangkal.
"Setelah pengerukan biar tidak terjadi datangnya sedimentasi lagi. Mungkin nanti perlu semacam pemecah ombak, ya, Pak, ya, di sungainya," imbuhnya.
Gibran kemudian memutuskan melihat langsung kondisi Sungai Kaliyasa untuk mendapatkan gambaran mengenai persoalan yang dihadapi nelayan.
"Nanti kita lihat ke lokasi langsung, ya, Pak," ucapnya.
Dia juga menyampaikan rencana koordinasi dengan kementerian terkait agar persoalan pendangkalan tersebut dapat ditindaklanjuti.
"Nanti kita akan koordinasi dengan kementerian terkait juga biar permasalahannya tidak terjadi lagi," lanjut Gibran.
