.webp)
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru akan memanggil Bulog hingga para pelaku usaha bahan pokok untuk membahas kelangkaan beras premium di pasar. Langkah tersebut dilakukan untuk mencari tahu penyebab beras premium sulit ditemukan, meski produktivitas pangan di Sumsel diklaim masih stabil.
Deru mengatakan, telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (forkopimda) untuk membahas persoalan harga beras yang mahal dan kelangkaannya.
"Sudah aku perintahkan untuk terapi awal kita operasi pasar, tadi sudah bicara dengan forkompinda kita akan panggil semua unsur dalam waktu dekat, bulog, para pelaku usaha di bidang bahan pokok, bahan pangan sembako khususnya beras, bahkan di daerah-daerah. Dalam hal ini juga khusus para penegak hukum kita akan cari tahu dan selesaikan masalahnya apa," ujarnya Selasa (10/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kata Deru, kelangkaan beras premium di pasar perlu ditelusuri lebih jauh. Sebab, kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan produktivitas pangan Sumsel yang selama ini relatif stabil.
"Sehingga ada keluhan beras premium itu langka di lapangan, apa ini penyebabnya. produktivitas kita tetap stabil, kenapa kok ada beras yang tidak tersedia di kelas tertentu. Ini tentu ada penyumbatnya. Kita harus selesaikan bersama-sama dalam waktu dekat secepat-cepatnya masalah ini," ujarnya.
Deru juga menyampaikan, Sumsel sebagai salah satu daerah lumbung pangan seharusnya tidak mengalami persoalan kelangkaan beras yang menyulitkan masyarakat.
"Dan jangan sampai anomali, kita lumbung pangan, kok masyarakatnya susah cari beras. Itu yang harus kita jawab dan masyarakat harus tetap nyaman, dan saya jamin tidak mungkin ada kelangkaan beras di Sumatera Selatan," ucapnya.
Terkait harga beras yang dinilai masih mahal, Deru menduga ada persoalan dalam mekanisme perdagangan di pasar yang perlu didalami.
"Nah ini kan yang permainan di pasar itu yang harus kita dalami, maka semua unsur tidak tersisa kita undang untuk kita selesaikan. Kalau memang ini persaingan harga katanya dibuat dibawa keluar pulau kita akan tata dengan regulasi meskipun ini bersifat diskresi kita akan lakukan itu, tapi tentu harus dengan hasil rapat," ungkapnya.
