.webp)
Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Lantas, apakah Gibran tetap berhak mendapatkan uang pensiun dan fasilitas dari negara setelah mundur sebagai Wapres?
Dilansir dari detikFinance, ketentuan terkait hak keuangan mantan presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," demikian bunyi ketentuan tersebut.
"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% dari gaji pokok terakhir," sambung Pasal 6 Ayat (2).
Sementara itu, pada bagian penjelasan Undang-Undang tersebut, ditegaskan bahwa semua bentuk pemberhentian kepada wakil presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat. Kecuali terdapat ketetapan MPR yang secara tegas menyatakan sebaliknya.
Artinya, pengunduran diri atas permintaan sendiri seperti yang dilakukan Gibran termasuk dalam kategori berhenti dengan hormat sebagaimana dijelaskan dalam PP tersebut.
"Setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam ketetapannya secara tegas menyatakan bahwa pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat," tegas bagian penjelasan Pasal 6 UU tersebut.
Besaran Uang Pensiun Gibran Setelah Mundur
Masih berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978, besaran uang pensiunan yang diterima Gibran sebagai mantan wapres setara dengan 100 persen gaji pokok terakhirnya saat masih menjabat. Dalam hal ini, gaji pokok yang diterimanya sebesar empat kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Diketahui, nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 1 poin a PP Nomor 75 Tahun 2000.
"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal 1 huruf (a) PP 75 Tahun 2000.
Artinya, besaran gaji pokok yang bisa diterima Gibran sebesar Rp 20.160.000 per bulan. Nominal tersebut merupakan empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (4 x Rp 5.040.000).
Di luar itu, Gibran selaku mantan wapres juga akan mendapatkan fasilitas keuangan lain setelah pensiun. Misalkan tunjangan pokok PNS, biaya rumah tangga, dan masih banyak lagi.
Tak hanya itu, Gibran juga akan diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya. Disediakan pula sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.
"Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat," tulis Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!
(iws/iws)
