.webp)
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah menyampaikan pandangannya mengenai sosok ideal untuk mengisi posisi wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri. Menurutnya, presiden memiliki kewenangan untuk menentukan calon wakil presiden yang dinilai sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.
Said menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam konstitusi. Berdasarkan Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
"Itu artinya sebelum 12 Januari 2027 kita sudah pasti memiliki wakil presiden baru. Sesuai konstitusi di atas, presidenlah yang memegang mandat untuk menentukan calon wakil presiden. Itu artinya, pemilihan wakil presiden nanti dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu," kata Said dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan mekanisme tersebut, Said menilai presiden memiliki keleluasaan untuk menentukan sosok yang akan mendampinginya. Calon wakil presiden tidak harus berasal dari partai politik pendukung pemerintah, tetapi juga bisa berasal dari kalangan profesional, teknokrat, ulama hingga budayawan.
"Karena presiden yang berwenang mengajukan calon, maka presiden pula yang memahami kebutuhan sosok wapres yang diinginkan oleh beliau. Karena mekanisme pemilihan dalam kerangka rezim pemerintahan, presiden dapat memilih calon wapres bisa berasal dari mana pun, baik dari tokoh di dalam koalisi pemerintahan, maupun sosok dari luar koalisi beliau, bahkan tokoh yang sama sekali tidak berasal dari kelompok politik, seperti kelompok profesional, teknokrat, ulama maupun budayawan," ujarnya.
Said kemudian memaparkan sejumlah opsi yang dapat dipertimbangkan presiden. Pertama, memilih sosok dari internal koalisi pemerintahan, termasuk kader Gerindra maupun tokoh yang berada di lingkaran pemerintahan.
Menurutnya, pilihan tersebut memiliki kelebihan karena dapat meminimalkan risiko perbedaan arah politik di tengah pemerintahan. Selain itu, presiden juga bisa mempertimbangkan kekuatan politik calon di parlemen serta kemampuan teknokrasi yang dimiliki.
"Ketiga latar belakang pastinya memiliki kelebihan dan kelemahan masing masing. Jika Presiden memilih dari internal koalisinya, apalagi dari kader Gerindra sendiri, pastinya presiden tidak akan khawatir terkait resiko resiko politik, seperti berseberang jalan. Selain kader Gerindra, presiden juga dapat mengajukan tokoh internal yang menjadi lingkar presiden namun bukan bagian dari Gerindra," tuturnya.
"Atau presiden memilih dari koalisinya tetapi bukan kader Gerindra. Dari internal koalisi pun masih bisa ditimbang lagi, karena kekuatan politiknya di DPR, ataukah sosok politik tetapi memiliki kemampuan teknokrasi. Masing masing opsi juga ada plus dan minusnya," lanjut Said.
Opsi kedua, kata Said, presiden dapat memilih sosok dari luar koalisi pemerintahan. Langkah tersebut bisa menjadi pertimbangan untuk memperkuat persatuan sekaligus memperluas dukungan politik pemerintah.
"Presiden juga bisa mengambil opsi kedua yakni mengambil sosok dari luar koalisi beliau. Opsi ini diambil dengan pertimbangan kebutuhan membangun persatuan, dan membulatkan dukungan politik baik di DPR maupun luar DPR," ungkapnya.
Sementara itu, opsi ketiga adalah memilih calon dari kalangan nonpolitik. Sosok profesional, ulama, maupun budayawan dapat menjadi alternatif apabila dinilai sesuai dengan kebutuhan kepemimpinan nasional.
"Bahkan presiden bisa menempuh pilihan ketiga, yakni mengambil sosok yang calon wapres yang tidak terafiliasi kelompok politik, murni dari kalangan profesional, ulama, bahkan bisa juga budayawan, yang sesuai kebutuhan presiden," ujarnya.
Kriteria Wapres Ideal
Dari ketiga opsi tersebut, Said menilai sosok ideal untuk mendampingi presiden sebaiknya berasal dari kelompok politik yang memiliki kekuatan besar di parlemen. Namun, calon tersebut juga harus memiliki kedekatan dan kesamaan arah kepemimpinan dengan presiden.
"Dari ketiga opsi tersebut, idealnya calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden. Bisa memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres," katanya.
Ia juga menilai pengalaman di pemerintahan menjadi salah satu pertimbangan penting. Dengan begitu, wakil presiden tidak hanya memiliki kekuatan politik, tetapi juga kecakapan untuk membantu presiden menjalankan pemerintahan.
"Sosok itu dari kelompok politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahannya," jelasnya.
Selain itu, Said mengingatkan pentingnya menjaga keselarasan kepemimpinan antara presiden dan wakil presiden. Menurutnya, wakil presiden idealnya tidak menjadi pesaing atau menciptakan pusat kekuasaan lain dalam pemerintahan.
"Namun satu hal yang sangat penting, meskipun dari kelompok politik, tidak menjadi pesaing, atau matahari kembar kepemimpinan nasional, dan duet ini bisa kembali dalam satu pasangan pada pemilu 2029 agar jejak keberhasilan pembangunan lebih terasa oleh rakyat," terang Said.
Lebih lanjut, Said berharap wakil presiden terpilih nantinya dapat melengkapi kepemimpinan nasional, termasuk membantu presiden mengidentifikasi persoalan strategis dan merumuskan langkah penyelesaiannya.
"Sang wapres mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional, seperti membantu merumuskan peta masalah strategis, sekaligus memberikan way out buat presiden, baik dalam jangka pendek maupun menengah, namun tetap dalam kredo politik presiden," kata Said.
Said menilai opsi tersebut menjadi pilihan yang paling ideal agar pemerintahan dapat lebih fokus menyelesaikan persoalan masyarakat sekaligus menghadapi tantangan global.
"Opsi ini dalam hemat saya yang paling ideal, karena pemerintahan bisa lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar rakyat, mampu menghadapi berbagai tantangan global, bahkan menjadikan kepemimpinan nasional sebagai kekuatan strategis pembangunan," ungkapnya.
Meski demikian, Said menegaskan keputusan akhir mengenai sosok yang akan menduduki posisi wakil presiden sepenuhnya berada di tangan presiden. Presiden dinilai paling memahami kebutuhan pemerintahan serta tantangan yang harus dihadapi ke depan.
"Namun semua itu berpulang ke presiden. Beliaulah yang paling paham apa yang dibutuhkannya. Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang beliau pimpin, dan tantangan masalah yang harus diselesaikan kedepan," pungkas Said.
