.webp)
DPRD NTB mendesak perbaikan Jalur Pusuk yang menghubungkan Lombok Utara, Mataram, dan Lombok Barat. Kondisi jalan berbahaya, perlu perhatian serius pemerintah.
Musabnya, kondisi jalan pusuk di beberapa kilometer sempit serta banyaknya titik berlubang dinilai sangat membahayakan para pengguna jalan yang melintas.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Sudirsah Sujanto, meminta Pemerintah Provinsi NTB memberikan perhatian serius terhadap penanganan dan pelebaran jalur pusuk yang menghubungkan Lombok Utara, Kota Mataram dan Lombok Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jalur Pusuk ini menjadi akses yang sangat vital ya, menghubungkan Lombok Utara dengan Ibu Kota Mataram dan juga Lombok Barat. Maka kami sangat berharap supaya ini mendapatkan perhatian penuh pemerintah provinsi untuk pelebarannya terutama," kata Sudirsah saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).
Politisi Partai Gerindra NTB ini menuturkan, Jalur Pusuk memiliki riwayat sebagai wilayah yang rawan kecelakaan. Selain ruas jalan yang tergolong sempit di beberapa kilometer, ancaman bencana alam seperti tanah longsor kerap terjadi saat musim hujan tiba.
"Setiap tahun jalur Pusuk ini sangat rawan kecelakaan, terutama di musim hujan ada longsor dan lain sebagainya. Masih banyak jalan berlubang sekarang. Ini sangat berbahaya, bisa-bisa mobil jatuh ke jurang," tegasnya.
Selain masalah pengaspalan dan pelebaran jalan, ia juga menyoroti minimnya sarana pendukung keselamatan jalan di sepanjang rupa jalur perbukitan tersebut, seperti pembatas jalan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sering tak berfungsi maksimal di malam hari.
Lebih lanjut, Sudirsah menekankan status Jalur Pusuk sebagai jalan kewenangan pemerintah provinsi, mulai dari ruas Rembiga hingga Pemenang menuju Bangsal harus segera mendapatkan penanganan serius dari pemerintah provinsi.
"Kalau Pusuk ini jalan provinsi. Karena itu kami berharap penuh pemprov memberikan perhatian khusus," katanya.
Politisi asal Lombok Utara ini menyebut, sebelumnya di tahun 2024-2025, perbaikan dan pelebaran jalan tersebut telah dilakukan dengan anggaran perbaikan kurang lebih sekitar Rp 34 miliar. Namun, perbaikan itu dilakukan tidak secara menyeluruh.
Menurutnya jika melihat kondisi fisik jalan dan potensi bahaya yang ada, Komisi IV DPRD NTB mendorong pemprov untuk memprioritaskan kembali alokasi anggaran penanganan Jalur Pusuk pada tahun 2027 mendatang.
"Saya selaku pimpinan Komisi IV sangat berharap di tahun 2027 dan tahun berikutnya, anggaran Jalan Pusuk ini harus menjadi prioritas demi menjaga keselamatan pengguna jalan," pungkas Sudirsah.
