Ketergantungan industri farmasi Indonesia terhadap bahan baku obat impor masih menjadi tantangan dalam mewujudkan kemandirian sektor kesehatan nasional. Penguatan kolaborasi antara akademisi, pelaku bisnis, dan pemerintah atau Academia, Business, and Government (ABG) dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk membangun industri farmasi yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing global.
Hal ini menjadi salah satu sorotan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof dr Taruna Ikrar, M Biomed., Ph D., saat menjadi pembicara dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Grha Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Kamis (12/11/2026). Turut hadir juga dalam forum tersebut adalah Prof Benjamin List, Nobel Laureate di bidang Kimia 2021 yang dikenal dengan pengembangan asymmetric organocatalysis, sebuah terobosan dalam ilmu kimia yang berkontribusi terhadap pengembangan riset farmasi dan proses produksi kimia yang lebih ramah lingkungan.
Dalam pemaparan bertajuk "Kemandirian Bahan Baku Obat Nasional", Taruna menekankan pentingnya memperkuat ketahanan sektor farmasi Indonesia. Ketergantungan terhadap bahan baku impor menjadi tantangan tersendiri di tengah dinamika geopolitik global, ketidakpastian rantai pasok internasional, serta meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, kemandirian industri farmasi merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kedaulatan kesehatan bangsa sekaligus memastikan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Melalui konsep ABG yang terus dikembangkan BPOM, Taruna mendorong perguruan tinggi untuk menjadi pusat inovasi dan penelitian. Sementara itu, dunia usaha diharapkan berperan dalam investasi, industrialisasi, dan hilirisasi hasil riset. Adapun pemerintah berperan menghadirkan kebijakan serta regulasi yang mendukung percepatan pengembangan industri farmasi nasional.
Sinergi ketiga unsur tersebut diharapkan mampu melahirkan berbagai inovasi bahan baku obat berbasis potensi sumber daya Indonesia, sehingga hasil penelitian tidak hanya berhenti sebagai publikasi ilmiah, tetapi berkembang menjadi produk bernilai ekonomi tinggi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Taruna juga menempatkan kemandirian obat nasional sebagai bagian dari agenda besar transformasi ekonomi dan penguatan daya saing Indonesia.
Melalui kolaborasi lintas sektor, Indonesia memiliki peluang besar membangun ekosistem riset dan industri farmasi yang mampu mengurangi ketergantungan impor, memperluas lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok farmasi global.
Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mempercepat hilirisasi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan kemandirian bangsa di bidang kesehatan.
KSTI Indonesia 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada 10-13 November 2026 di ITS Surabaya mengangkat tema "Akselerasi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia."
Forum ini mempertemukan akademisi, ilmuwan, pelaku industri, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan strategis. Salah satu tokoh ilmuwan dunia yang turut dihadirkan adalah Prof Benjamin List, peraih Hadiah Nobel Kimia 2021, yang dikenal melalui pengembangan asymmetric organocatalysis, sebuah terobosan dalam ilmu kimia yang berkontribusi terhadap pengembangan riset farmasi dan proses produksi kimia yang lebih ramah lingkungan.
Dalam kegiatan tersebut, Taruna Ikrar turut didampingi sejumlah pejabat BPOM, yakni Deputi II Moh Kashuri, Staf Khusus dr Wahyudi Muchsin, serta Direktur Registrasi Imelda.
Kehadiran BPOM dalam KSTI 2026 menegaskan komitmen lembaga tersebut untuk tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga mendukung inovasi, hilirisasi riset, dan penguatan ekosistem industri farmasi nasional.
Melalui kolaborasi ABG, BPOM berupaya menjembatani kekuatan intelektual perguruan tinggi, kapasitas produksi dunia usaha, serta dukungan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian penyediaan obat di Indonesia. Kemandirian bahan baku obat diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi dalam memperkuat kedaulatan kesehatan dan ketahanan nasional.

























































