.webp)
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto melalui unggahan di akun media sosial resminya. Dalam surat tersebut, para dokter anak menyampaikan keresahan soal arah penilaian kinerja dokter dan rumah sakit, yang dinilai makin berfokus pada target pendapatan.
Pada prinsipnya, IDAI mendukung penuh upaya efisiensi serta keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Mereka memahami rumah sakit perlu kondisi keuangan yang sehat untuk menggaji pegawai hingga memenuhi kebutuhan obat dan alat medis.
Namun, IDAI menilai ukuran keberhasilan dokter tidak seharusnya melulu dilihat dari seberapa besar pemasukan yang dihasilkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dokter yang berhasil mencegah anak Indonesia yang sakit parah, di laporan pendapatan bisa tampak seperti tidak berbuat apa-apa," tulis IDAI dalam surat terbukanya, dikutip dalam laman resmi Instagram IDAI.
Berdasarkan laporan dari sejawat di lapangan, saat ini kinerja dokter bahkan mulai dikelompokkan dalam kuadran berdasarkan pendapatan. Akibatnya, dokter yang tepat mendiagnosis dan tidak memberikan pemeriksaan berlebihan justru bisa tercatat berpendapatan kecil, padahal pelayanannya sangat baik.
Selain itu, upaya pencegahan seperti imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, edukasi keluarga, dan deteksi dini penyakit juga dinilai kurang tercermin dalam angka pendapatan rumah sakit. Padahal, langkah-langkah tersebut punya manfaat besar bagi kesehatan anak dalam jangka panjang.
"Bapak Presiden, mohon pertimbangkan ini untuk masa depan kualitas pelayanan kesehatan anak," tulisnya.
IDAI juga menyoroti sistem pembiayaan Indonesia Diagnosis Related Groups (i-DRG) dan beban rumah sakit pendidikan. Menurut mereka, dua pasien anak dengan diagnosis yang sama belum tentu butuh biaya perawatan yang sama, terlebih jika ada komplikasi atau perlu perawatan intensif. Karena itu, organisasi profesi meminta dilibatkan dalam penyusunan aturan tersebut.
Sementara untuk rumah sakit pendidikan, beban ganda dalam merawat kasus rujukan yang rumit sekaligus mendidik calon dokter spesialis perlu diperhitungkan secara adil, mengingat biaya pendidikan tidak sepenuhnya masuk dalam biaya layanan pasien.
Melalui surat terbuka ini, IDAI berharap pemerintah bisa menyeimbangkan antara target keuangan rumah sakit dengan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta kualitas tumbuh kembang anak Indonesia.
"Rumah sakit memang perlu sehat secara finansial agar terus melayani warga. Tetapi, tujuan utamanya tetaplah untuk menghasilkan kesehatan, bukan hanya sekadar pendapatan," tutupnya.
