.webp)
Kementerian Keuangan melaporkan total nilai pengembalian pajak atau restitusi pajak yang sudah dicairkan mencapai Rp 208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka itu naik 5,02% jika dibandingkan dengan realisasi Rp 198,71 triliun pada September 2026.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya mengutamakan percepatan pencairan restitusi pajak untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta industri padat karya. Tercatat terjadi peningkatan pencairan restitusi per bulan jika dibandingkan periode sebelumnya.
"Untuk figur restitusi yang sudah dicairkan total sampai 31 Oktober 2026 (adalah) Rp 208,68 triliun. Memang benar sesuai arahan, kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sampai Oktober 2026, realisasi restitusi pajak untuk UMKM sudah mencapai Rp 7,14 triliun. Capaian restitusi ini terjadi usai 125.375 wajib pajak UMKM melakukan permohonan restitusi pajak.
"Selama September-Oktober 2026 peningkatan pencairan 86,5%, sejumlah Rp 604,91 miliar per bulan. Dibandingkan rata-rata dari Mei-Agustus 2026 sebelumnya sebesar Rp 324,33 miliar per bulan. Jadi hampir dobel," ungkap Bimo.
Kemudian realisasi restitusi pajak khusus sektor padat karya mencapai Rp 4,9 triliun untuk 2.767 wajib pajak pemohon. Realisasi itu sudah mencapai 92,1% dari total permohonan industri yang tergolong padat karya.
Pencairannya juga mengalami peningkatan menjadi rata-rata Rp 363,27 miliar pada September-Oktober 2026. Itu meningkat 55,8% jika dibandingkan dengan rata-rata pencairan Rp 233,21 miliar pada Mei-Agustus 2026.
Bimo menyebut sisa permohonan yang harus dicairkan yakni Rp 418 miliar pada November-Desember 2026. Percepatan restitusi pajak untuk UMKM dan padat karya ini bertujuan untuk mendukung likuiditas usaha, menjaga keberlangsungan produksi, serta menopang penyerapan tenaga kerja.
"Semua restitusi dilakukan audit sesuai dengan manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dari sistem perpajakan kami," ujarnya.
(aid/fdl)
