.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar aset Badan Layanan Umum (BLU) dioptimalkan untuk memperbaiki layanan. Bendahara Negara itu meminta aset dikelola dengan tata kelola yang baik sehingga tidak menimbulkan malapetaka.
Sri Mulyani mengatakan saat ini terdapat 264 BLU di seluruh Indonesia yang mengelola aset Rp 1.170 triliun. Sementara itu sepanjang 2022, realisasi pendapatan BLU mencapai Rp 89,5 triliun atau 113% dari target Rp 78,8 triliun.
"Rp 1.170 triliun aset yang dikelola, pantas nggak menghasilkan pendapatan Rp 89,5 triliun? Ini yang saya sering katakan asetnya jangan dibiarkan tidur, Bapak dan Ibu kerjanya (harus) luar biasa. Asetnya harus bekerja," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Sri Mulyani berpesan agar penggunaan atau pemanfaatan aset BLU dilakukan sesuai rambu tata kelola yang baik. Jangan sampai menimbulkan korupsi di kemudian hari.
"Kalau Bapak dan Ibu sekalian mau melakukan penggunaan aset secara produktif, atau bahkan komersial, tetap dengan rambu-rambu tata kelola yang baik. Jangan sampai kemudian ini menimbulkan malapetaka, terjadi korupsi," pesannya.
"Sama seperti pemungutan biaya untuk pendidikan, kita mendengar juga di beberapa perguruan tinggi uang SPP itu kemudian menjadi sumber yang menimbulkan malapetaka terhadap tata kelola," tambahnya.
Sri Mulyani mewanti-wanti jangan sampai aset BLU yang ada turun nilainya karena tidak dikelola dengan baik. "Kita semuanya (harus) terus meningkatkan nilai aset tersebut. Jadi jangan sampai aset itu menurun karena tidak dikelola dengan baik," ucapnya.
BLU rumah sakit misalnya, Sri Mulyani mencontohkan pendapatan BLU bisa digunakan untuk memperbaiki pelayanan, investasi di bidang alat-alat kesehatan, atau honorarium kepada seluruh pekerja.
"Itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Jadi perbaikan kinerja dalam rangka untuk bisa melayani masyarakat secara lebih baik," imbuhnya.
Lihat juga Video 'Sri Mulyani Jelaskan Isu 13 Ribu Pegawai Kemenkeu Tak Lapor Harta:
