Polda DIY membuka dua posko pascaaksi demonstrasi hari Pahlawan di Jogja dan Sleman yang berakhir rusuh. Dua posko itu yakni posko aduan barang hilang dan posko aduan dugaan kekerasan anggota Polri saat demo berlangsung.
"Ada dua posko. Satu untuk pelanggaran anggota Polri, satu untuk mencari barang bukti yang tidak tahu keberadaannya pada tanggal 10 November," jelas Kabid Humas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari saat ditemui di Mapolda DIY, Sleman, Jumat (13/11/2026).
Posko Aduan Barang Hilang
Novita menjelaskan dibentuknya posko aduan barang hilang ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat di media sosial soal hilangnya barang saat demo berlangsung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang di medsos ada yang menanyakan sepeda motor dan lain-lain, kami membuka posko pengaduan di Mapolda DIY untuk masyarakat yang merasa kehilangan barang bukti atau apapun itu," jelas Novita.
"Silakan kami tunggu di Mapolda DIY, silakan laporkan. Untuk barang bukti seperti sepeda motor dan lain-lain bisa langsung ke Direktorat Kriminal Umum," sambungnya.
Pembuatan posko ini juga diapresiasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang sejak pascaaksi mendatangi Polda DIY untuk melakukan asistensi. Kompolnas mengawasi kinerja Polda DIY dalam penanganan pascaaksi demonstrasi.
"Termasuk juga barang-barang, khususnya sepeda motor. Kami juga memantau, mengawasi, 67 (motor) sudah dibalikin kepada pemiliknya. Memang prosesnya ya harus ada pencocokan, jangan sampai memang benda-benda tersebut dibawa oleh orang yang tidak memilikinya," jelas Anggota Kompolnas Choirul Anam di Mapolda DIY.
"Nah jika masih ada barang-barang yang dirasa hilang atau belum ketemu dan sebagainya, kami tadi memastikan dengan rekan-rekan di Polda untuk melayani, mencari, membantu mencari," lanjutnya.
Posko Aduan Dugaan Kekerasan Anggota Polri
Posko kedua yakni Posko Aduan Dugaan Kekerasan Anggota Polri yang diasistensi oleh Bidpropam Polda DIY. Kabid Propam Polda DIY Kombes Satya Widhy Widharyadi mengatakan pihaknya membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat jika mempunyai informasi terkait hal tersebut untuk melapor.
"Mohon bantuan apabila ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, mohon kami juga bisa diberikan informasi ataupun videonya bisa kami telusuri juga, kami lakukan analisa," jelas Widhy di Mapolda DIY.
"Tentunya kita akan berdasarkan dari laporan masyarakat maupun dari video-video yang beredar di media sosial. Kami sedang mendalami terkait dengan dugaan pelanggaran, baik pun pelanggaran disiplin ataupun kode etik, yang sampai saat ini kita tetap berproses," pungkasnya.

































































