.webp)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong agar pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Penyadapan buntut ditetapkannya Listyo Sigit sebagai tersangka kasus penyadapan. Ketua MUI Bidang Hukum, Wahidudin Adam, menyampaikan bahaya unlawfull interception terhadap masa depan negara.
Ia mempertanyakan bagaimana mungkin tanpa izin dari pengadilan seorang mantan Kapolri dapat menyadap presiden dan tokoh ormas seperti MUI, NU, Muhammadiyah, serta ormas lainnya.
"Hal ini jelas akan membuat resah dan melanggar hukum," ujar Wahidudin seperti dikutip dari situs resmi MUI, Sabtu (14/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, ia menyatakan oleh karenanya pemerintah dan DPR perlu membuat regulasi penyadapan agar memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada tokoh ormas dan tokoh-tokoh lainnya. Wahidudin menilai dasar pembuatan regulasi RUU Penyadapan tak hanya kebutuhan negara, melainkan juga sudah ada perintah dari putusan Mahkamah Konstitusi.
Pada kesempatan yang sama, ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyampaikan pola penyadapan presiden bukan kali pertamanya. Jika merujuk sejarah pada 1965 sudah pernah terjadi penyadapan yang dilakukan DN Aidit kepada Soekarno.
Kemudian, ada pula penyadapan terhadap Presiden Bj Habibie dan Presiden SBY yang disadap oleh Australia dan tentu yang terbaru adalah Presiden Prabowo disadap oleh Kapolri Sendiri.
"Realitas ini jelas menegaskan perlunya dibuat regulasi mengenai penyadapan," ungkap dia.
Dia menilai kasus kali ini bukan pelanggaran hukum biasa melainkan sudah masuk operasi intelijen gelap sehingga perlu dilakukan kontra intelijen.
Ahli pidana Suparji juga menyampaikan bahwa tindakan pak Sigit ini sudah memenuhi unsur makar yang diatur dalam KUHP apalagi juga sudah diputuskan oleh Komisi 3 DPR RI.
Dia menegaskan yang penting dari semua peristiwa ini harus diungkap siapa aktornya yang menyuruh para pelaku melakukan operasi ini. Suparji mendesak agar kasus ini diungkap secara terang benderang agar masyarakat tidak menduga kasus ini adalah bagian perkara politik.
"Jadi hukum makar harus ditegakkan seadil-adilnya dalam mengungkap kasus ini," tandasnya.
