Indonesia bersama Arab Saudi dan 16 negara Arab serta Islam lainnya mengecam keras serangan udara Israel terhadap Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, Gaza. Serangan yang menghantam fasilitas kesehatan tersebut menewaskan enam orang, termasuk seorang dokter spesialis bedah dan pasien remaja.
Dilansir dari Al Arabiya English dan Arab News, kecaman tersebut tertuang dalam pernyataan bersama para menteri luar negeri dari 18 negara yang dirilis pada Sabtu waktu setempat. Ke-18 negara tersebut meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Oman, Mesir, Yordania, Sudan, Libya, Palestina, Djibouti, Somalia, Aljazair, Lebanon, Mauritania, Turki, Pakistan, dan Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Serangan udara Israel dilaporkan menghantam sayap bedah Kompleks Medis Nasser pada Kamis pagi. Selain menewaskan pasien dan tenaga medis, gempuran itu juga melukai puluhan orang serta merusak parah ruang operasi dan bangsal perawatan. Padahal, Kompleks Medis Nasser merupakan salah satu fasilitas kesehatan utama yang masih beroperasi di Gaza.
"Serangan terhadap Kompleks Medis Nasser di Khan Younis adalah pelanggaran hukum humaniter internasional, yang memberikan perlindungan khusus bagi fasilitas medis dan petugas kesehatan," tegas para menteri luar negeri dalam pernyataan bersama tersebut.
Para menlu juga mengutuk serangan Israel yang terus menyasar warga sipil Palestina, termasuk tenda-tenda pengungsian warga terlantar. Tindakan militer tersebut dinilai tidak sejalan dengan rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump serta melemahkan upaya pemulihan stabilitas di Gaza.
Berdasarkan data otoritas kesehatan setempat, lebih dari 1.600 warga Palestina tewas akibat aksi militer Israel sejak kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi AS mulai berlaku pada Oktober 2025 lalu. Angka ini menambah daftar panjang korban jiwa yang sebelumnya telah melampaui 74.000 orang sejak konflik pecah pada Oktober 2023.
Merespons serangan di RS Nasser, Dewan Perdamaian internasional yang bertugas mengawasi gencatan senjata turut menyerukan agar rencana perdamaian Trump segera diimplementasikan sepenuhnya.
Dalam pernyataan yang sama, ke-18 negara menyoroti krisis kemanusiaan yang kian memburuk di Gaza akibat pembatasan masuknya bantuan vital oleh Israel. Kondisi tempat tinggal yang tak layak, minimnya air bersih, buruknya sanitasi, serta krisis pasokan medis dinilai sangat membahayakan nyawa warga sipil-terutama anak-anak dan bayi-seiring mendekatnya musim dingin.
"Israel harus menegakkan gencatan senjata, melindungi warga sipil dan fasilitas medis, serta memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman, berkelanjutan, dan tidak terhalang dalam jumlah yang cukup," bunyi pernyataan para menlu.
Mereka mendesak Israel untuk mematuhi komitmennya tanpa syarat tambahan sesuai Perjanjian Sharm el-Sheikh, rencana komprehensif Presiden Donald Trump, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 Tahun 2025. Selain itu, AS dan Dewan Perdamaian juga diminta mengintensifkan tekanan agar Israel mencabut seluruh pembatasan bantuan kemanusiaan, termasuk pasokan tenda, karavan, dan obat-obatan ke Gaza.




































































