.webp)
Sebanyak 22.866 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Sleman dinonaktifkan per 1 November 2026. Dinas Sosial (Dinsos) Sleman pun membuka layanan pengajuan reaktivasi bagi warga yang terdampak.
"Kalau untuk mereaktivasi selama yang bersangkutan memenuhi kriteria tadi dan miskin, otomatis juga prioritas miskin, rentan miskin itu kita prioritaskan. Itu sebenarnya cukup kalau yang pertama bisa saja datang ke Dinas Sosial. Cukup membawa kartu KTP, kalau posisi sakit ya ada surat keterangan dari dokter, Puskesmas atau rumah sakit apabila posisinya ada di rumah sakit," ungkap Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sleman, Sarastomo Ari Saptoto, saat dihubungi detikJogja, Rabu (4/11/2026).
Hingga saat ini. Ari menyebut Dinsos Sleman telah menerima aduan masyarakat sejak Senin. Dalam sehari, rata-rata terdapat sekitar 40-50 aduan terkait penonaktifan BPJS PBI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ari menyebut ada total 22.866 peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan. Sebagian besar peserta dinonaktifkan karena perubahan data desil.
"Kalau alasannya sebagian besar karena ada perubahan desil. Jadi pemerintah pusat kan ada desil-desil itu ya, DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) dan dengan adanya dinamisasi data basis sehingga sebagian besar dari yang dinonaktifkan adalah karena desilnya sudah tidak memenuhi kriteria. Jadi sudah masuknya di desil 6 sampai 10 sebagian besar ini," jelasnya.
Ari menjelaskan Pemkab Sleman berupaya membantu warga terdampak untuk mengajukan reaktivasi kepesertaan PBI. Namun, karena keterbatasan kuota dan anggaran, Dinsos menerapkan skala prioritas.
Prioritas pertama diberikan kepada warga yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Selanjutnya, warga dengan penyakit kronis maupun katastropik, seperti penyakit jantung, paru-paru, pasien cuci darah, hingga kemoterapi.
"Yang pertama adalah skala prioritas bagi warga yang sakit, misalnya sudah posisi di rumah sakit. Itu skala prioritas untuk segera diaktifkan. Kemudian warga-warga yang mempunyai penyakit kronis ataupun katastropik. Nah, itu kan mereka seperti jantung, paru atau cuci darah, kemoterapi itu menjadi salah satu yang menjadi prioritas Kabupaten Sleman untuk mengaktifkan kembali PBI-nya," jelasnya.
Dia mengimbau masyarakat untuk rutin mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan. Pengecekan sebaiknya dilakukan secara berkala agar warga mengetahui lebih awal apabila kepesertaannya tidak aktif dan bisa segera menindaklanjutinya.
"Nah ini memang kita sampaikan kepada warga bahwa silakan secara periodik sebulan sekali paling tidak itu cek keaktifannya, aktif atau tidaknya. Sehingga apabila tahu tidak aktif kan bisa segera mungkin melaporkan. Jadi jangan sampai sudah di depan atau sudah antre di fasilitas kesehatan baru tahu kalau tidak aktif," jelasnya.
Sementara itu, kata Ari, warga yang dinonaktifkan karena perubahan desil dan dinilai sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan pemerintah diarahkan untuk mengaktifkan kepesertaan melalui jalur mandiri. Bagi warga yang sudah bekerja, kepesertaan dapat diaktifkan melalui tempat kerja sebagai peserta Pekerja Penerima Upah (PPU).
"Sehingga bagi masyarakat yang memang desilnya layak di tinggi, sehingga monggo bisa mengaktifkan di jalur segmen mandiri. Atau kalau yang sudah bekerja, itu silakan mengaktifkannya di tempat kerja, sehingga mereka menjadi segmen pekerja penerima upah. Jadi bukan ke yang dibiayai pemerintah lagi, karena memang kalau yang dibiayai pemerintah kan memang segmennya untuk yang miskin, rentan miskin atau memang sakit-sakit kronis dan katastropik tadi," pungkasnya.
Sementara itu, warga Condongcatur, Yanti, salah satu peserta BPJS PBI sempat mengeluhkan hal ini saat melakukan pemeriksaan di puskesmas. Ia mengaku tak tahu jika BPJS yang dimilikinya sudah nonaktif.
"Kemarin sempat ke puskesmas antar ibu periksa, nah itu sama petugasnya bilang sudah nggak aktif. Nggak tahu kenapa ya, karena saya kan juga jarang cek masih bisa dipakai atau nggak (BPJS). Terus tadi diarahin ke kantor keluarahan," ungkapnya.
