.webp)
Tiang portal terpasang di beberapa akses jalan sirip-sirip Malioboro, Jogja. Dinas Perhubungan (DIY) pun menjelaskan portal dipasang untuk persiapan bebas kendaraan di Malioboro atau Malioboro Full Pedestrian.
Pantauan detikJogja siang ini, portal tampak terpasang di akses masuk Jalan Suryatmajan. Portal sepanjang kurang lebih 2 sampai 3 meteran itu terpasang di kedua sisi jalan, di utara dan selatan.
Portal berwarna hijau-kuning tersebut nampak belum selesai dikerjakan. Tiang portal juga tampak terkunci sehingga tidak bisa diturunkan. Selain Jalan Suryatmajan, portal juga tampak di Jalan Pajeksan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Wah kurang tahu e kapan dipasang, tapi kayaknya belum lama," ujar salah satu juru parkir di dekat lokasi yang enggan disebut namanya saat ditemui detikJogja, Kamis (2/7/2026).
Dimintai konfirmasi, Kepala Dishub DIY Chrestina Erni Widyastuti, mengatakan kehadiran portal tersebut guna persiapan menjadikan Malioboro sebagai kawasan full pedestrian.
Erni menjelaskan saat ini pihaknya masih sibuk mempersiapkan penataan jaringan lalu lintas, pengembangan kantong parkir kawasan penyangga, peningkatan pelayanan TransJogja, pengaturan distribusi logistik, penyediaan fasilitas pejalan kaki, akses bagi penyandang disabilitas, hingga koordinasi dengan instansi pemerintah dan aparat keamanan.
"Fokus kami bukan mengejar angka persentase kesiapan, tetapi memastikan seluruh ekosistem pendukung benar-benar siap sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, bertahap, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat," papar Erni.
"Prinsip utama yang kami pegang adalah bahwa kawasan pedestrian harus tetap menjamin kelancaran tugas-tugas pelayanan publik dan keamanan. Karena itu, portal yang direncanakan bukan merupakan penghalang permanen, melainkan bagian dari sistem manajemen akses yang operasionalnya diatur melalui standar prosedur yang disusun bersama seluruh instansi terkait," imbuhnya.
Erni menjelaskan, pada penataan jaringan lalu lintas jika full pedestrian diterapkan, kendaraan-kendaraan seperti kendaraan darurat, ambulans, pemadam kebakaran, maupun kendaraan pelayanan publik tetap akan diberikan sesuai kebutuhan operasional.
"Mekanisme buka-tutup portal, pengaturan waktu, serta petugas yang berwenang akan ditetapkan melalui koordinasi bersama sehingga keamanan kawasan tetap terjaga tanpa menghambat tugas negara," terangnya.
Selain itu, yang tak kalah penting menurut Erni, adalah menjamin terjaganya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat kala full pedestrian diterapkan. Hal itu merupakan tolak ukur keberhasilan kawasan pedestrian yang tidak hanya diukur dari berkurangnya kendaraan.
Untuk itu, seluruh aspek mulai dari infrastruktur hingga skema-skema masih terus digodok. Pihaknya juga terus melibatkan pihak-pihak lain seperti kepolisian, TNI, pemerintah kota, hingga masyarakat untuk mematangkannya.
"Karena itu berbagai langkah mitigasi telah kami siapkan, antara lain pengaturan akses bagi penghuni kawasan, penataan distribusi logistik melalui pengaturan waktu bongkar muat, penyediaan titik naik-turun penumpang (drop-off), penyempurnaan jalur pelayanan, serta komunikasi yang terus dilakukan dengan masyarakat dan pelaku usaha," paparnya.
"Pendekatan kami adalah people-oriented, sehingga setiap perubahan kebijakan selalu mempertimbangkan kebutuhan warga yang tinggal, bekerja, maupun berusaha di kawasan tersebut. Prinsipnya, kami ingin efek kendaraan bermotornya yang berkurang, bukan aktivitas ekonominya," pungkas Erni.
