.webp)
Universitas Muslim Indonesia (UMI) menggelar UMI Executive Strategic Summit (UMI ESS) 2026 untuk menyatukan visi dan merumuskan kebijakan prioritas dalam mempercepat transformasi institusi menuju UMI 2030. Kegiatan melibatkan 177 peserta dari wakil rektor hingga ketua program studi.
Kegiatan dengan tema Transformasi Menyeluruh Menuju UMI 2030: Satu Data, Satu Arah, Satu Kecepatan, Satu Peradaban berlangsung di Auditorium Al Jibra UMI, Sabtu (1/8/2026). Kegiatan diikuti wakil rektor, direktur, dekan dan wakil dekan, ketua lembaga, kepala biro, kepala UPT, hingga ketua program studi di lingkup UMI.
"UMI Connection adalah cara baru Universitas Muslim Indonesia berpikir, bekerja, dan melayani sebagai satu kesatuan. Semangatnya adalah 'Satu Pikiran, Satu Data, Satu Langkah, Satu Manfaat'," ujar Rektor UMI Prof Hambali Thalib dalam keterangannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menegaskan bahwa forum UMI ESS ini bukan sekadar agenda rutin tahunan. Forum ini jadi momentum untuk mengubah paradigma dalam menentukan arah perjalanan universitas.
"Kalau selama ini rapat sering berhenti pada daftar program, maka forum ini harus melahirkan arah, keputusan, dan komitmen yang benar-benar dijalankan. Program baru dianggap selesai ketika manfaatnya dirasakan oleh mahasiswa dan masyarakat," tegasnya.
Menurutnya, perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan banyak kegiatan dan dokumen. Setiap kebijakan dan program harus mampu menjawab persoalan nyata serta menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh sivitas akademika dan masyarakat.
"Yang kita bangun bukan sekadar program kerja, tetapi jejak perubahan. Masyarakat tidak pernah menghitung berapa kali kita rapat atau berapa halaman Renstra yang kita miliki. Yang mereka rasakan adalah apakah UMI membuat urusan mereka lebih mudah, lebih cepat, dan lebih baik," ujarnya.
Hambali juga mengajak seluruh pimpinan kampus melakukan empat perubahan besar, yakni mengubah cara berpikir, cara bekerja, cara bertindak, dan cara melayani. Perubahan cara berpikir dimulai dengan menyusun program berdasarkan persoalan yang dihadapi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat.
Menurutnya, perubahan cara bekerja dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas unit. Adapun perubahan cara bertindak diwujudkan dengan menjadikan program sebagai solusi, sementara perubahan cara melayani diarahkan pada penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kemudahan pelayanan.
"Program kerja bukan daftar kegiatan. Program kerja adalah daftar solusi. Ukuran keberhasilan bukan lagi banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi banyaknya perubahan yang benar-benar dirasakan," katanya.
Dia turut menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan berbasis digital. Menurutnya, seluruh sistem di lingkungan UMI harus mampu memudahkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
"Mahasiswa datang bukan untuk mengurus birokrasi, tetapi membangun masa depannya. Kalau ada mahasiswa yang harus datang berkali-kali hanya untuk satu pelayanan, berarti yang harus kita perbaiki bukan mahasiswanya, tetapi sistem kita," tegasnya.
Hambali kemudian mengajak seluruh peserta menjadikan UMI ESS 2026 sebagai titik awal lahirnya budaya kerja baru yang lebih kolaboratif, berbasis data, adaptif terhadap perubahan, dan berorientasi pada manfaat.
"Setiap program yang kita susun harus menjawab persoalan. Setiap rupiah yang kita anggarkan harus menghasilkan manfaat. Setiap keputusan yang kita ambil harus didasarkan pada data. Dan setiap pelayanan yang kita berikan harus memudahkan, bukan menyulitkan," tuturnya.
Setelah mendapatkan materi dan arahan strategis, para peserta dibagi ke dalam lima sidang komisi, yakni Komisi Akademik; Komisi Administrasi Umum, Keuangan, dan Ketenagaan; Komisi Kemahasiswaan dan Alumni; Komisi Tata Kelola Kampus Islami; serta Komisi Kerja Sama dan Promosi.
Setiap komisi diarahkan untuk menyusun program prioritas yang penting, realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan. Hasil pembahasan kemudian dibawa ke sidang pleno untuk menetapkan program prioritas, kebutuhan anggaran, penanggung jawab, target waktu, indikator keberhasilan, serta mekanisme pemantauan.
"Kalau selama ini yang dibahas hanya program kerja, kini pertanyaannya harus naik kelas. Bukan lagi apa kegiatan yang akan dibuat, tetapi masalah apa yang harus kita selesaikan, siapa yang mengerjakan, kapan selesai, dan apa manfaatnya bagi UMI," ujar Ketua Panitia UMI ESS 2026, Dirgahayu A. Lantara.
Dirgahayu menyebut pelaksanaan UMI ESS dirancang secara ringkas, efektif, dan efisien agar seluruh waktu dapat difokuskan pada pembahasan substansi dan pengambilan keputusan. Forum ini menjadi modal penting agar setiap hasil pembahasan menjadi komitmen bersama dan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit.
"Artinya, hampir seluruh orang yang dapat mengambil keputusan di UMI berada di ruangan ini. Setelah kegiatan ini, tidak boleh lagi ada alasan bahwa suatu unit tidak mengetahui atau tidak dilibatkan," katanya.
Sejumlah narasumber diundang untuk memberi pembekalan dalam forum itu yakni Praktisi Media Dahlan Dahi, Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI, Masrurah Mokhtar, Ketua Pembina Yayasan Wakaf UMI Mansyur Ramly dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX (Sultanbatara) Andi Lukman.
