.webp)
Percepatan pembangunan Jembatan Kembar Barombong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), terhambat sengketa lahan. Permasalahan bertambah pelik lantaran sejumlah pihak saling mengklaim kepemilikan tanah.
Situasi tersebut membuat rencana Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin untuk mengurai kemacetan lalu lintas di kawasan Kecamatan Tamalate belum bisa terealisasi. Legalitas tiga bidang tanah yang rencananya menjadi lokasi pembangunan ternyata bermasalah.
"Persoalan lahannya masih bersengketa, karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan," ungkap Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Makassar, Muh Izhar Kurniawan dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Izhar menjelaskan, terdapat sejumlah klaim kepemilikan dengan dasar alas hak yang berbeda-beda. Hal ini berdasarkan hasil penelusuran bersama Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Makassar.
"Warga yang saling klaim pemilik lahan dengan hak alas dan sertifikat. Ini menjadi kendala. Jadi, bukan soal lambat pembangunan, tapi kembali ke warga sendiri yang saling klaim punya legalitas," bebernya.
Persoalan semakin kompleks karena adanya gugatan dari beberapa pihak, termasuk PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Selain itu terdapat gugatan yang melibatkan Haji Paju Timula bersama sejumlah warga di sekitar lokasi pengadaan tanah.
Adapula somasi dari salah seorang warga yang mengklaim memiliki hak atas salah satu bidang tanah yang masuk dalam objek pengadaan tanah pemerintah. Pemkot Makassar harus berhati-hati menghadapi persoalan ini.
"Jadi, ada gugatan dan ada juga somasi. Ini yang harus kami cermati secara hati-hati agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan persoalan hukum baru," ucap Izhar.
Dia menuturkan, Pemkot Makassar tidak bisa serta merta melakukan pembayaran untuk pengadaan pada tanah bersengketa. Hal ini berpotensi membuat pemerintah justru terjerat hukum.
"Kapan ketika kita lakukan langkah pembayaran salah satu lahan, maka menjadi masalah di kemudian hari. Karena di sisi lain, ada pihak yang klaim pemilik tanah dengan legalitas sertifikat," jelasnya.
Izhar lantas mengungkap tiga pihak warga yang saling klaim memiliki dasar penguasaan atau alas hak atas bidang tanah. Mereka masing-masing bernama Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi.
Pada area yang diklaim milik Letkol Amsal Sampetondok, luas lahan yang terdampak pengadaan tanah sekitar 520 meter persegi. Bidang tersebut bagian dari lahan seluas 1.175 merujuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244 dan dilengkapi surat ukur tertanggal 10 November 2008 dan diterbitkan pada 12 Desember 2008.
Sementara pihak Rabaya mengklaim memiliki dasar penguasaan tanah berupa Surat Keputusan (SK) Redistribusi yang disebut terbit pada 1964. Adapun warga Jasmani Agi juga mengaku berhak atas tanah di kawasan tersebut setelah mengklaim memiliki dokumen berupa surat peralihan hak.
Izhar menegaskan, perbedaan dasar legalitas tanah itu masih perlu dikaji lebih lanjut. Pihaknya masih akan memastikan status hukum masing-masing bidang tanah dan kelayakannya yang akan dijadikan dasar pembayaran ganti kerugian.
"Termasuk memastikan apakah dokumen redistribusi dan surat peralihan hak tersebut masih dapat menjadi dasar pembayaran atau memerlukan penegasan status hukum lebih lanjut," ungkap Izhar.
Di sisi lain, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk juga mengklaim memiliki lahan dengan dasar hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Luas lahan milik perusahaan swasta itu diperkirakan mencapai sekitar delapan hektare.
"Keberadaan klaim dan dokumen tersebut turut menjadi bagian dari persoalan yang perlu ditelusuri," imbuh Izhar.
Solusi Pengadaan Tanah Jembatan Barombong
Pemkot Makassar telah merencanakan skema pengadaan tanah untuk menghadapi kompleksitas sengketa lahan. Jika sebelumnya direncanakan melalui pembayaran langsung atau business to business (B-to-B), kini prosesnya diarahkan melalui mekanisme pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN.
Mekanisme tersebut mengharuskan Pemkot Makassar menjalankan tahapan persiapan dan verifikasi dokumen terlebih dahulu. Setelah itu dokumen tersebut diserahkan kepada Kantor ATR/BPN untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Setelah persyaratan terpenuhi, proses pengadaan tanah akan dilanjutkan oleh ATR/BPN melalui mekanisme dan tahapan yang berlaku. Satuan tugas yang melakukan pendataan dan verifikasi objek maupun subjek tanah juga akan segera dibentuk.
"Jadi solusi kami lakukan, prosesnya tetap berjalan. Hanya saja, skemanya berubah karena kondisi dan persoalan legalitas yang muncul. Kami harus melibatkan ATR/BPN agar seluruh proses pengadaan tanah ini benar-benar sesuai ketentuan," terang Izhar.
Setelah proses verifikasi dan penilaian selesai, hasilnya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya. Apabila status tanah telah jelas, tetapi masih terdapat perkara hukum yang belum berkekuatan hukum tetap, penyelesaian pembayaran ganti kerugian dapat ditempuh melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Izhar menegaskan, pembangunan Jembatan Kembar Barombong diharap menjadi proyek kolaborasi. Urusan persoalan pengadaan tanah menjadi bagian tanggung jawab Pemkot Makassar, sedangkan pembangunan fisik jembatan melibatkan kewenangan Pemprov Sulsel dan pemerintah pusat.
"Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam memfasilitasi perencanaan serta koordinasi pembangunan, sedangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) menangani pembangunan fisik jembatan melalui pendanaan APBN," paparnya.
Pembagian kewenangan tersebut, penyelesaian persoalan lahan menjadi salah satu tahapan penting agar rencana pembangunan fisik oleh pemerintah pusat dapat dilanjutkan. Pemkot Makassar memastikan proses pengadaan tanah tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
"Pada prinsipnya, pemerintah kota ingin persoalan ini segera menemukan jalan keluar. Tetapi, kami juga tidak ingin salah melakukan pembayaran atau justru menimbulkan konflik dan persoalan hukum di kemudian hari," pungkas Izhar.
Simak Video "Peringatan 1 Tahun Sekolah Rakyat, Satu Indonesia Sejuta Cita-cita"
Free Kredit Menjawab Cara Kelemahan Tips Bagi Pelajar Membuat Menjadi(sar/sar)
