.webp)
Massa yang mengatasnamakan diri Forum Kebangsaan Yogyakarta menurunkan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Ruang Banggar Kantor DPRD DIY, Kota Jogja. Begini detik-detik insiden yang kemudian viral di media sosial itu.
Aksi tersebut terjadi kala Forum tersebut hendak menggelar audiensi dengan perwakilan anggota DPRD DIY yang digelar di siang ini. Sesaat sebelum audiensi dimulai, beberapa massa mendatangi foto Gibran yang tergantung di sisi kanan mimbar, kemudian diikuti seluruh massa forum yang hadir.
"Bismillahirohmanirohim, kita turunkan berhala!," pekik salah seorang massa aksi sembari menurunkan foto Gibran di Ruang Banggar Kantor DPRD DIY, Kota Jogja, Rabu (4/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aksi itu diikuti massa lainnya sembari bersorak mengucap syukur. Foto Gibran kemudian diletakan di bawah, massa kemudian berfoto dengan foto Gibran yang telah diletakkan di bawah.
"Jangan dirusak, jangan dirusak," sahut massa lainnya.
Forum Kebangsaan Yogyakarta sendiri berisi sejumlah aktivis dan tokoh, seperti mantan Wakil Wali Kota Jogja, Syukri Fadholi, yang di dalam forum itu bertindak selaku pelindung. Kemudian Muhammad Chirzin bertindak selaku Pembina Forum Kebangsaan Yogyakarta.
"Penurunan foto Gibran di ruang sidang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati," ujar Pembina Forum Kebangsaan Yogyakarta, Muhammad Chirzin mengenai alasan aksi menurunan foto Gibran.
Kata Chirzin, aksi penurunan foto Gibran tersebut merupakan aksi spontan. Namun menurutnya, aksi itu memiliki pesan simbolis yakni berkaitan dengan tuntutan pemakzulan Gibran.
"Dalam sambutan saya sepintas di forum tadi, andai kata Dewan Perwakilan Rakyat RI tidak menindaklanjuti sebagaimana yang semestinya," ujarnya.
"Karena ijazah Gibran sudah tidak ada, maka sekali lagi saya katakan seandainya DPR tidak memakzulkan Gibran, berarti DPR telah mengkhianati amanat rakyat," tegas Chirzin.
Usai menurunkan foto Gibran, massa membentangkan spanduk, membacakan pernyataan sikap, baru setelahnya beraudiensi bersama jajaran DPRD DIY. Setelah acara selesai, foto wapres kembali dipasang.
"Pada forum ini kita menuntut dua hal satu bahwa ijazah Jokowi itu tidak ditemukan atau katakan lah menunggu sidang yang besok itu tetapi sudah hampir pasti bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada yang asli," jelas Chirzin.
"Kedua adalah ijazah Gibran, oleh sebab itu tuntutan kami adalah memakzulkan Gibran adili Jokowi," sambungnya.
Terkait penurunan foto Gibran itu, anggota Komisi A DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu yang turut beraudiensi dengan massa mengatakan, adalah aksi spontan. Pihaknya pun tidak bisa melarang karena memang faktanya telah ada putusan dari MA terkait ijazah Gibran.
"Ya, tadi itu ya monggo kalau mau menurunkan begitu. Ayo kita turunkan, saya bilang begitu, karena sudah ada ketetapan dari MA. Tinggal kan sebetulnya bagaimana kemudian DPR RI akan menindaklanjuti hasil keputusan MA ini," jelas Yuni.
Adapun terkait tuntutan massa soal pemakzulan Gibran, menurut Yuni, adalah kewenangan DPR RI. Namun ia menegaskan pihaknya akan menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut.
"Kalau kita kan nggak ada ya hubungan dengan DPR RI gitu kan. Jadi kita itu tadi itu menyampaikan bahwa kita akan menyampaikan melalui fraksi masing-masing, melalui partai politik masing-masing mengenai aspirasi dari warga masyarakat ini begitu," pungkasnya.
